LINTASKALIMANTAN.CO | Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Tajeri, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi. Menurutnya, pengawasan terhadap pelanggaran distribusi barang subsidi bukan hanya menjadi tugas Aparat Penegak Hukum (APH) semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
H Tajeri menegaskan, masyarakat harus berani memberikan informasi apabila melihat adanya aktivitas penimbunan BBM yang dilakukan secara tidak wajar. Apalagi saat ini antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak hanya terjadi di Kota Muara Teweh, namun juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Pengawasan terhadap pelanggaran pelaku penimbunan BBM bukan saja tugas aparat penegak hukum, tetapi tugas kita bersama. Jadi masyarakat harus berani memberikan informasi ketika melihat ada penimbunan BBM yang tidak wajar,” ujar H Tajeri, Selasa (12/05/26).
Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga kestabilan stok BBM di Kabupaten Barito Utara. Dengan tidak adanya praktik penimbunan maupun penyelewengan distribusi, maka pasokan BBM diyakini masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan harga tetap stabil karena tidak terjadi kelangkaan di lapangan.
Menurutnya, apabila distribusi berjalan normal dan tepat sasaran, maka masyarakat tidak akan mengalami kesulitan memperoleh BBM maupun Gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga kestabilan stok BBM untuk kepentingan bersama. Kalau tidak ada penimbunan, maka suplai BBM untuk masyarakat Barito Utara masih aman dan harga tetap normal karena tidak terjadi kelangkaan,” katanya.
Selain BBM bersubsidi, politisi tersebut juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi distribusi Gas Elpiji 3 kilogram yang merupakan barang subsidi pemerintah. Ia menilai, gas melon sangat rawan disalahgunakan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibutuhkan masyarakat kecil.
H Tajeri berharap warga tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya tempat penyimpanan atau penimbunan Gas Elpiji 3 kilogram dalam jumlah besar yang diduga untuk kepentingan penjualan ilegal maupun permainan harga.
“Warga tidak hanya menjadi pengawas terhadap pelanggaran penimbunan BBM, tetapi juga diharapkan aktif ketika mengetahui adanya penimbunan Gas Elpiji 3 kilogram,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan pengawasan di tengah masyarakat perlu dilakukan karena BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram merupakan dua kebutuhan dasar yang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga sangat rentan terjadi penyelewengan distribusi.
Menurut H Tajeri, praktik penimbunan dan penyalahgunaan barang subsidi dapat merugikan masyarakat luas karena menyebabkan kelangkaan, antrean panjang, hingga kenaikan harga di tingkat eceran.
“Kenapa pengawasan di masyarakat harus diperkuat, karena BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang disubsidi pemerintah dan sangat rawan terjadi penyelewengan,” jelasnya.
Lebih lanjut, H Tajeri menyampaikan bahwa pemerintah pusat sangat serius dalam upaya membongkar praktik penyelewengan distribusi BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan jajaran Partai Gerindra mulai dari tingkat DPP hingga DPC di seluruh Indonesia agar ikut mengawal distribusi barang subsidi tersebut.
Ia menyebutkan, bentuk keseriusan itu salah satunya dengan adanya pemberian hadiah sebesar Rp10 juta bagi masyarakat yang melaporkan dan menemukan tempat penimbunan maupun penyelewengan distribusi BBM dan tabung Gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi.
“Pemerintah sangat mengharapkan peran serta masyarakat dalam membongkar penyelewengan suplai BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram. Bahkan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Partai Gerindra dari DPP sampai DPC se-Indonesia untuk memberikan hadiah uang sebesar Rp10 juta bagi warga yang melaporkan adanya penimbunan dan penyelewengan distribusi BBM maupun Gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi,” ungkap H Tajeri.
Ia berharap masyarakat Kabupaten Barito Utara dapat menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi energi subsidi agar tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil yang membutuhkan. (*/rls/anung/tim-red).
