LINTASKALIMANTAN.CO | Warga Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan keluhan serius terhadap kondisi tenaga pendidik di SDN Haragandang. Masyarakat menilai proses belajar mengajar di sekolah tersebut tidak berjalan maksimal akibat ketidakaktifan sejumlah guru berstatus ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keluhan itu disampaikan warga karena dari sekitar 40 siswa-siswi yang bersekolah di SDN Haragandang, kegiatan belajar mengajar sehari-hari disebut lebih banyak ditangani oleh guru honorer.
Menurut keterangan warga, terdapat dua guru PPPK yang setelah diangkat dan ditempatkan di SDN Haragandang justru tidak pernah aktif mengajar sebagaimana mestinya. Bahkan salah seorang guru PPPK disebut hanya sekali datang ke sekolah setelah penempatan tugas dan hingga kini tidak pernah lagi terlihat aktif mengajar.
“Ironis sekali, setelah ditempatkan di SDN Haragandang, yang bersangkutan hanya satu kali turun ke sekolah. Sampai sekarang tidak pernah aktif mengajar lagi,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sementara itu, seorang guru ASN juga tidak luput dari sorotan, sudah kurang lebih tiga bulan terakhir tidak aktif menjalankan tugas mengajar di sekolah tersebut.
Tidak hanya guru PPPK, warga juga mengeluhkan seorang guru ASN yang dinilai jarang aktif mengajar. Menurut warga, dalam satu tahun terakhir guru ASN tersebut diperkirakan hanya sekitar enam bulan aktif mengajar, itu pun tidak rutin dan berselang-seling setiap bulannya.
“Kadang turun mengajar, kadang tidak. Sekarang sudah sekitar tiga bulan juga tidak mengajar,” ungkap warga lagi.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan orang tua murid karena keberlangsungan pendidikan anak-anak di desa sangat bergantung pada kehadiran tenaga pengajar yang aktif.
Warga menilai keberadaan guru honorer selama ini justru menjadi penopang utama kegiatan belajar mengajar di SDN-1 Haragandang. Mereka berharap Pemerintah Daerah tidak menutup mata terhadap kondisi pendidikan di wilayah pedalaman.
Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, kepala sekolah disebut tidak berani memberikan teguran kepada tiga guru tersebut. Hal itu memunculkan pertanyaan warga mengenai pengawasan dan penegakan disiplin terhadap aparatur pendidikan di sekolah.
“Yang aktif cuma honor. Kalau seperti ini terus kasihan anak-anak karena hak mereka untuk belajar jadi tidak maksimal,” tegas warga.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap guru ASN maupun PPPK yang tidak menjalankan tugas secara aktif.
Selain itu, warga juga berharap adanya pengawasan rutin dari Dinas terkait terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil agar kualitas pelayanan pendidikan tetap terjaga dan hak belajar siswa tidak terabaikan.
Saat dikonfirmasi media siber Lintaskalimantan.co terkait kebenaran informasi ketidakaktifan dua guru PPPK dan seorang guru ASN di SDN-1 Haragandang, Kepala Sekolah, Trisno, Senin (11/05/26) melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim media diketahui masih berstatus centang satu atau belum terbaca hingga berita ini diterbitkan. (*/rls/anung/red).
