LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyalurkan bantuan pangan melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahap I di Palangka Raya, Selasa (5/5/2026). Program ini digulirkan sebagai upaya memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Penyaluran dilakukan serentak sejak pagi di sejumlah titik strategis yang tersebar di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kelurahan Palangka di Dinas Sosial, Kelurahan Langkai di Dinas Ketahanan Pangan, Kelurahan Menteng di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Kelurahan Pahandut di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.
Pemerintah provinsi menegaskan, distribusi KHBS tidak hanya menitikberatkan pada kecepatan, tetapi juga ketepatan sasaran. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara berlapis guna memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Penyaluran ini kami lakukan dengan sistem verifikasi ketat agar tepat sasaran. Selain bantuan pangan, ada juga dukungan tunai sebagai stimulus ekonomi masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi Pemprov Kalteng.
Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok serta bantuan tunai, yang diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat lokal.
Di lapangan, program ini mendapat respons beragam dari warga penerima manfaat. Sebagian mengaku sangat terbantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang cenderung naik.
“Alhamdulillah sangat membantu, apalagi sekarang harga sembako naik. Bantuan ini bisa untuk kebutuhan beberapa hari ke depan,” ujar Siti (43), warga Kelurahan Menteng saat ditemui di lokasi penyaluran.
Hal senada disampaikan Rahmat (50), warga Kelurahan Pahandut, yang menilai bantuan tunai menjadi nilai tambah karena bisa digunakan lebih fleksibel. “Kalau ada uang tunai, kami bisa atur sendiri kebutuhan yang paling mendesak. Jadi lebih terasa manfaatnya,” katanya.
Namun di sisi lain, sejumlah warga juga menyoroti persoalan akurasi data penerima. Masih ditemukan keluhan terkait warga yang dinilai layak namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Ada tetangga saya yang kondisinya lebih sulit tapi belum dapat. Harapannya ke depan data bisa lebih diperbaiki supaya merata,” ungkap Yanto (38), warga Kelurahan Langkai.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan data secara berkala, termasuk membuka ruang pelaporan dari masyarakat. Selain itu, skema “jemput bola” juga diterapkan untuk menjangkau warga yang belum terlayani dalam jadwal distribusi awal.
Program KHBS sendiri menjadi salah satu kebijakan unggulan Pemprov Kalteng dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis kearifan lokal. Dengan pendekatan yang menggabungkan bantuan pangan dan dukungan ekonomi, pemerintah berharap program ini mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kalteng memastikan penyaluran bantuan akan terus dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan visi pembangunan menuju Kalteng yang semakin BERKAH dan berkelanjutan.(*/rls/MMC/red)
