LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat arah pembangunan digital daerah melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026.
Kegiatan strategis yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu hingga Kamis, 22–23 April 2026, tersebut menjadi forum penting dalam menyelaraskan program prioritas pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam agenda tersebut, dilakukan pembahasan Desk Urusan Pemerintahan serta Desk Tematik Kelompok Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Fokus utama pembahasan mencakup sinkronisasi program pada sektor komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.
Delegasi Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas, Hendry Suvpriyanta, didampingi jajaran kepala bidang terkait beserta staf perencanaan.
Hendry menegaskan, kehadiran Diskominfosantik dalam forum tersebut merupakan langkah nyata untuk memastikan pembangunan sektor digital di Kalimantan Tengah berjalan terarah, terukur, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
“Kehadiran kami dalam Rakortekrenbang ini adalah upaya nyata untuk menyelaraskan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan target pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, forum Rakortekrenbang memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi ruang koordinasi lintas pemerintahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.
Ia menambahkan, penyusunan perencanaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung implementasi Asta Cita serta berbagai Program Strategis Nasional, khususnya yang berkaitan dengan transformasi digital, tata kelola pemerintahan modern, dan keterbukaan informasi publik.
Lebih lanjut, Hendry menjelaskan bahwa melalui desk pembahasan ini, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota berupaya menyepakati berbagai indikator outcome prioritas pembangunan agar target pembangunan tingkat provinsi dapat tercapai melalui kontribusi daerah.
“Melalui desk ini, kami berupaya menyepakati target indikator outcome prioritas pembangunan agar target provinsi tercapai melalui kontribusi kabupaten/kota serta memastikan kegiatan prioritas mendapat dukungan pendanaan yang terintegrasi, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan di sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
Menurutnya, integrasi program dan dukungan pembiayaan yang tepat akan membuat pembangunan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan di sektor kominfo, statistik, dan persandian lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, pembahasan Rakortekrenbang dibagi ke dalam beberapa sesi selama dua hari guna mengakomodasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah.
Langkah ini dilakukan agar setiap daerah dapat menyampaikan kebutuhan, tantangan, serta usulan program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, khususnya terkait penguatan infrastruktur digital, layanan statistik sektoral, keamanan informasi, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Melalui forum ini, Diskominfosantik Kalteng juga mendorong percepatan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta penguatan sistem persandian untuk menjaga keamanan data dan komunikasi pemerintahan.
Rakortekrenbang 2026 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.
Dengan adanya sinkronisasi lintas level pemerintahan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis pembangunan sektor komunikasi dan digitalisasi daerah dapat berjalan lebih terarah serta menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung kemajuan daerah. (*/rls/sgn/red)
Sumber MMC Kalteng
