Gandeng Koso Nippon, Pemda Kobar Review Program UHC

- Jurnalis

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggandeng organisasi think tank asal Jepang, Koso Nippon, melaksanakan review Program Universal Health Coverage (UHC), di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kobar, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan di daerah tersebut.
Koso Nippon merupakan lembaga independen yang berfokus pada reformasi kebijakan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi partisipatif.

Dalam implementasinya di Indonesia, organisasi ini bermitra dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) guna mendampingi pemerintah daerah menilai efektivitas berbagai program pembangunan.

Baca Juga :  Agustan Saining Genjot Pengembangan Mangrove di Pesisir Kalteng, Dorong Kolaborasi Masyarakat dan Nilai Ekonomi Hijau

Plt. Sekretaris Bapperida Kobar, Subardianto, menjelaskan kegiatan review ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai secara langsung pelaksanaan program UHC, apakah perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kobar, Achmad Rois, menegaskan hasil akhir review akan disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan masukan objektif dari evaluator maupun masyarakat.

“Setelah dirumuskan, hasilnya diharapkan tidak hanya menjadi rujukan bagi Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi juga dapat menjadi referensi secara nasional terkait program UHC,” ujarnya.

Baca Juga :  Jaga Kelestarian Konservasi, Wakapolda Kalteng Tinjau TNTP Antisipasi Karhutla

Berdasarkan rekapitulasi suara dari 31 warga penilai yang dipilih secara acak, sebanyak 22 orang menilai program UHC perlu diperbaiki, sembilan orang menyatakan program sudah baik dan tidak perlu diubah, serta tidak ada peserta yang mengusulkan penghentian program.

Metode review ini menjadi pendekatan baru dalam evaluasi kebijakan daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk menilai capaian, tingkat penerimaan publik, serta efektivitas program sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah pada tahun berikutnya. (*)

Berita Terkait

Harga BBM Eceran di Barito Utara Meroket, Warga Pertanyakan Pengawasan dan Kelangkaan Pertalite
Nomor Putusan Tak Dicantumkan, Notulen Pemberian Tali Asih PT NPR Dipertanyakan: Pemilik Lahan Tak Hadir, Potensi Konflik Sosial Mengemuka
Janji PLN Dinilai Tak Terbukti, Aksi Kelima GPG Kembali Guncang Kantor PLN UP3 Palangka Raya
252 Calon Jemaah Ikuti Latihan Manasik Umrah PT Alkamila
H. Man Pemilik Molding di Pangkalan Banteng Klarifikasi Dugaan Pengetapan Solar Bersubsidi di SPBU
Damang Lahei Dampingi Cek Lapangan Sengketa Lahan, Ajak Masyarakat Barito Utara Kedepankan Dialog Damai
Kapolsek Lahei Kawal Penyelesaian Sengketa Lahan Warga dan PT Pada Idi, Utamakan Musyawarah Demi Kamtibmas Kondusif
Moulding Disorot di Pangkalan Banteng, Diduga Pengetap Solar Bersubsidi

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 03:37 WIB

Harga BBM Eceran di Barito Utara Meroket, Warga Pertanyakan Pengawasan dan Kelangkaan Pertalite

Rabu, 12 Agustus 2026 - 08:57 WIB

Nomor Putusan Tak Dicantumkan, Notulen Pemberian Tali Asih PT NPR Dipertanyakan: Pemilik Lahan Tak Hadir, Potensi Konflik Sosial Mengemuka

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:21 WIB

Janji PLN Dinilai Tak Terbukti, Aksi Kelima GPG Kembali Guncang Kantor PLN UP3 Palangka Raya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:19 WIB

252 Calon Jemaah Ikuti Latihan Manasik Umrah PT Alkamila

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:57 WIB

H. Man Pemilik Molding di Pangkalan Banteng Klarifikasi Dugaan Pengetapan Solar Bersubsidi di SPBU

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page