LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui partisipasi dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional serta reaktivasi desk penanganan karhutla. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (6/5/2026).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menegaskan bahwa langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini, menyusul mulai meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah.
Menurutnya, saat ini sudah ada dua kabupaten di Kalimantan Tengah yang menetapkan status siaga karhutla, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Penetapan status siaga di dua kabupaten tersebut menjadi sinyal penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, terutama menjelang musim kemarau,” kata Agustan.
Ia menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat di tingkat tapak.
“Karhutla adalah persoalan bersama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jika kita bisa menekan potensi sejak awal, maka dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agustan menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini, khususnya melalui pemantauan titik panas (hotspot) yang harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
“Kami mendorong pemantauan hotspot dilakukan secara real-time dan setiap temuan segera ditindaklanjuti di lapangan. Respons cepat menjadi kunci utama dalam mengendalikan karhutla agar tidak meluas,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara terpadu dan efektif. Menurutnya, pengalaman penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting dalam meningkatkan kesiapan saat ini.
Apel kesiapsiagaan karhutla nasional ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam memastikan seluruh daerah rawan memiliki kesiapan optimal menghadapi musim kemarau 2026. Selain itu, reaktivasi desk karhutla juga bertujuan mempercepat alur koordinasi dan pengambilan keputusan saat terjadi kebakaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalteng. Sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan secara virtual melalui platform Zoom sebagai bagian dari upaya memperluas koordinasi lintas wilayah.
Dengan meningkatnya potensi karhutla seiring perubahan cuaca, pemerintah daerah berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat upaya pencegahan, sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dapat ditekan semaksimal mungkin sepanjang tahun 2026. (*/rls/sgn/red)
