LINTAS KALIMANTAN| PALANGKARAYA – Antrian panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir meski PT Pertamina menyatakan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Kalimantan Tengah berada dalam kondisi normal. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait lemahnya distribusi dan pengawasan penyaluran BBM di lapangan, Kamis (07/05/2026).
Pantauan di sejumlah SPBU menunjukkan antrean kendaraan roda dua dan roda empat mengular sejak pagi hingga malam hari. Warga bahkan mengaku harus menunggu hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax.
“Kami bingung, kalau memang kuota normal kenapa antrean tetap panjang hampir setiap hari,” ujar seorang warga saat ditemui di kawasan Jalan RTA Milono, Palangka Raya.
Kondisi tersebut memicu dugaan masyarakat, persoalan utama bukan berada pada ketersediaan kuota, melainkan pada distribusi dan pola penyaluran BBM ke SPBU. Kekhawatiran masyarakat terhadap habisnya stok juga disebut memicu peningkatan pembelian secara bersamaan.
Ketua LSM Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) , Diamon, menilai antrean panjang yang terus terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, kondisi itu mengindikasikan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi maupun pengawasan di lapangan.
“Kalau kuota memang normal, seharusnya tidak terjadi antrean panjang hampir setiap hari. Artinya ada yang harus dievaluasi dalam distribusi maupun pengawasan penyaluran BBM,” tegas Diamon.
Ia menyebut fenomena tersebut dapat dipicu sejumlah faktor, mulai dari keterlambatan distribusi, lonjakan konsumsi, panic buying, hingga dugaan pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu. Selain itu, perbedaan jadwal distribusi ke masing-masing SPBU juga dinilai berpotensi memicu penumpukan antrean pada titik tertentu.
Di sisi lain, PT Pertamina sebelumnya menyampaikan kuota BBM subsidi dan nonsubsidi untuk wilayah Palangka Raya tetap tersedia sesuai alokasi. Pertamina juga memastikan distribusi BBM masih berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut dinilai belum mampu meredam keresahan warga yang setiap hari menghadapi antrean panjang di SPBU. Masyarakat meminta adanya keterbukaan informasi terkait kondisi distribusi di lapangan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kami hanya ingin pasokan lancar dan antrean tidak separah sekarang. Pemerintah jangan hanya jadi penonton atas keadaan ini,” kata Diamon.
SUMBO juga mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan aparat kepolisian turun langsung melakukan pengawasan di SPBU. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi berjalan normal sekaligus mencegah dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan konkret, masyarakat khawatir aktivitas ekonomi dan mobilitas warga akan semakin terganggu, terutama bagi pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang bergantung pada ketersediaan BBM.(*/)
