SENYAP..!!! Satgas PKH Bidik Barito Utara, PT ABBR di Patok Negara Ambil Alih Penguasaan Lahan

- Jurnalis

Sabtu, 11 April 2026 - 19:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTASKALIMANTAN.CO | Langkah tegas kembali ditunjukkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dengan menghentikan aktivitas pertambangan milik PT Alam Bahtera Barito Raya (ABBR) di wilayah Benao, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara (Kalteng). Penghentian ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan penegasan bahwa kawasan tersebut kini berada dalam penguasaan Negara..

Di lapangan, pemasangan papan larangan berukuran besar menjadi simbol kuat bahwa aktivitas di areal tersebut tidak lagi diperbolehkan tanpa izin resmi. Dalam papan tersebut disebutkan bahwa area seluas 33.889,5 hektare masuk dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas PKH. Bahkan, larangan tegas diberlakukan terhadap penguasaan maupun pemindahtanganan lahan tanpa izin.

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum penertiban kawasan hutan di seluruh Indonesia. Dalam regulasi tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk mengambil alih dan menertibkan aktivitas usaha yang berada di dalam kawasan hutan tanpa legalitas yang jelas atau belum memenuhi ketentuan.

Barito Utara Jadi Titik Penertiban

Wilayah Benao yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik aktivitas pertambangan kini menjadi fokus penindakan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aktivitas operasional di lokasi tersebut telah dihentikan, termasuk mobilisasi alat berat dan kegiatan produksi.

Baca Juga :  Polres Barito Utara Tegaskan Komitmen, Satresnarkoba Ungkap Kasus Sabu di Lanjas

Sejumlah pekerja dikabarkan tidak lagi beraktivitas seperti biasa sejak adanya tindakan dari Satgas PKH. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tambang.

Isu Legalitas dan Kawasan Hutan

Penertiban ini kuat diduga berkaitan dengan status kawasan yang masuk dalam wilayah hutan Negara. Pemerintah melalui Satgas PKH tengah melakukan penataan ulang terhadap berbagai aktivitas usaha, termasuk pertambangan yang berada di dalam kawasan tersebut.

Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi memberi toleransi terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan, terutama yang berpotensi merusak lingkungan atau melanggar ketentuan kehutanan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Di satu sisi, penertiban ini dipandang sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum. Namun di sisi lain, dampaknya langsung dirasakan masyarakat sekitar, khususnya para pekerja tambang dan pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas PT ABBR.

Baca Juga :  TERUNGKAP! Perkebunan Kelapa Sawit PT BBR Ternyata Belum Terdaftar di ISPO

Warga berharap adanya solusi dari pemerintah, baik berupa kejelasan status lahan maupun alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak.

Belum Ada Pernyataan Resmi Perusahaan

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT ABBR belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian aktivitas di Benao. Belum diketahui apakah perusahaan akan menempuh langkah hukum, melakukan perbaikan izin, atau menghentikan operasional secara permanen.

Penertiban Berlanjut

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah mengimbau seluruh pihak agar mematuhi regulasi dan tidak melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan yang telah ditetapkan.

Kasus di Benao menjadi contoh nyata bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan kini semakin ketat. Pertanyaannya, apakah ini menjadi awal dari penertiban besar-besaran di sektor pertambangan yang selama ini berjalan di wilayah abu-abu?

Perkembangan selanjutnya masih dinantikan, terutama terkait nasib operasional PT ABBR dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di wilayah Barito Utara. (*/rls/anung/red).

Berita Terkait

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum
Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar
Peternak Ayam Hadiahi Bangkai Ayam ke Kantor PLN, Protes Pemadaman Listrik yang Rugikan Usaha
Patih Herman, Mendorong Peningkatkan Kompetensi Pelayanan ASN Yang Berkualitas Melalui Penyusunan RPK-JMD
BNNP Kalteng Tutup Bimtek Lifeskill di Tumbang Nusa, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Senin, 9 November 2026 - 11:35 WIB

Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian

Minggu, 8 November 2026 - 16:46 WIB

SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum

Sabtu, 7 November 2026 - 16:41 WIB

Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar

Berita Terbaru