LINTASKALIMANTAN.CO | Langkah tegas kembali ditunjukkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dengan menghentikan aktivitas pertambangan milik PT Alam Bahtera Barito Raya (ABBR) di wilayah Benao, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara (Kalteng). Penghentian ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan penegasan bahwa kawasan tersebut kini berada dalam penguasaan Negara..
Di lapangan, pemasangan papan larangan berukuran besar menjadi simbol kuat bahwa aktivitas di areal tersebut tidak lagi diperbolehkan tanpa izin resmi. Dalam papan tersebut disebutkan bahwa area seluas 33.889,5 hektare masuk dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas PKH. Bahkan, larangan tegas diberlakukan terhadap penguasaan maupun pemindahtanganan lahan tanpa izin.
Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum penertiban kawasan hutan di seluruh Indonesia. Dalam regulasi tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk mengambil alih dan menertibkan aktivitas usaha yang berada di dalam kawasan hutan tanpa legalitas yang jelas atau belum memenuhi ketentuan.
Barito Utara Jadi Titik Penertiban
Wilayah Benao yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik aktivitas pertambangan kini menjadi fokus penindakan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aktivitas operasional di lokasi tersebut telah dihentikan, termasuk mobilisasi alat berat dan kegiatan produksi.
Sejumlah pekerja dikabarkan tidak lagi beraktivitas seperti biasa sejak adanya tindakan dari Satgas PKH. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tambang.
Isu Legalitas dan Kawasan Hutan
Penertiban ini kuat diduga berkaitan dengan status kawasan yang masuk dalam wilayah hutan Negara. Pemerintah melalui Satgas PKH tengah melakukan penataan ulang terhadap berbagai aktivitas usaha, termasuk pertambangan yang berada di dalam kawasan tersebut.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi memberi toleransi terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan, terutama yang berpotensi merusak lingkungan atau melanggar ketentuan kehutanan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Di satu sisi, penertiban ini dipandang sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum. Namun di sisi lain, dampaknya langsung dirasakan masyarakat sekitar, khususnya para pekerja tambang dan pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas PT ABBR.
Warga berharap adanya solusi dari pemerintah, baik berupa kejelasan status lahan maupun alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak.
Belum Ada Pernyataan Resmi Perusahaan
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT ABBR belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian aktivitas di Benao. Belum diketahui apakah perusahaan akan menempuh langkah hukum, melakukan perbaikan izin, atau menghentikan operasional secara permanen.
Penertiban Berlanjut
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah mengimbau seluruh pihak agar mematuhi regulasi dan tidak melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan yang telah ditetapkan.
Kasus di Benao menjadi contoh nyata bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan kini semakin ketat. Pertanyaannya, apakah ini menjadi awal dari penertiban besar-besaran di sektor pertambangan yang selama ini berjalan di wilayah abu-abu?
Perkembangan selanjutnya masih dinantikan, terutama terkait nasib operasional PT ABBR dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di wilayah Barito Utara. (*/rls/anung/red).
