LSM Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek Rp12 Miliar di Dinas Pariwisata Kalteng ke Kejagung

- Jurnalis

Senin, 13 April 2026 - 05:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Forum Kalimantan  Membangun (FKM) dan Suara Masyarakat  Borneo (Sumbo) melaporkan dugaan penyimpangan proyek senilai Rp12 miliar di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang dinilai minim manfaat serta berpotensi merugikan keuangan negara.

Laporan resmi itu disampaikan pada Jumat (13/04/2026) dengan melampirkan sejumlah temuan awal yang diklaim mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran.

Perwakilan aliansi, Supriady, menyatakan proyek yang dilaporkan diduga mengandung unsur mark-up serta perencanaan yang tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Proyek tersebut dianggarkan senilai Rp12 miliar dengan dugaan mark-up, perencanaan tidak jelas azas manfaatnya, dan berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Supriady dalam keterangannya.

Baca Juga :  Dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, Wakapolresta Palangka Raya Pimpin Upacara di Mako

Ia menambahkan, penggunaan anggaran dalam proyek tersebut tidak menunjukkan urgensi maupun dampak signifikan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Tengah. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan dugaan adanya pemborosan anggaran yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

Aliansi LSM juga menilai laporan ini tidak hanya menyasar satu kegiatan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri program-program lain yang memiliki pola serupa.

“Kami berharap laporan ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menyisir program-program lain yang tidak jelas azas manfaatnya,” kata Supriady.

Perwakilan aliansi lainnya menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, terutama untuk kepentingan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa proyek yang tidak memberikan dampak langsung berpotensi menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

Baca Juga :  Ditresnarkoba Polda Kalteng Amankan Seorang Pria SF Terlapor Kasus Narkoba di Bereng Bengkel Palangka Raya

“Itu uang negara, jangan dihamburkan dengan topeng proyek, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media masih belum mendapatkan respons.

Di sisi lain, aliansi LSM FKM dan Sumbo menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses laporan ini hingga aparat penegak hukum mengambil langkah konkret. Mereka juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran publik.

Kasus ini menambah daftar laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran di sektor publik, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. (*/rls/tim/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru