LINTAS KALIMANTAN | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) terus berupaya memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, tertib, dan tidak menimbulkan antrean berkepanjangan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah, S.H., M.H., di Ruang F.A.D. Pati Anom Lantai 2 Kantor Bupati Kobar, Rabu (29/7/2026).
Rapat koordinasi dihadiri perangkat daerah terkait, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Lucky Harianto, serta para pengelola SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pertemuan tersebut membahas berbagai faktor penyebab antrean BBM sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas distribusi kepada masyarakat.
Bupati Hj. Nurhidayah mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kondisi antrean BBM yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai penting agar setiap kendala dapat segera diatasi melalui solusi yang tepat.
“Rapat koordinasi ini kita lakukan setelah monitoring situasi yang terjadi dalam penyaluran BBM, rapat ini penting untuk menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan baik secara langsung kepada pemerintah daerah maupun melalui berbagai media sosial yang ada,” ujar Hj. Nurhidayah.
Ia menegaskan, penyaluran BBM harus dilakukan secara tertib dan tepat sasaran agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil. Untuk itu, Pemkab Kobar akan terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan.
Sementara itu, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto, memastikan stok BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi aman. Menurutnya, antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
“Realisasi konsumsi Pertamax mengalami penurunan sekitar 32 persen, sementara realisasi penggunaan Pertalite justru meningkat sekitar 12 persen, pergeseran konsumsi inilah yang turut memengaruhi kondisi antrean di sejumlah SPBU,” jelas Lucky.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina telah meningkatkan pengawasan distribusi melalui monitoring ketahanan stok di setiap SPBU, pengaturan distribusi dari depot ke lembaga penyalur, serta optimalisasi manajemen stok berdasarkan evaluasi penyaluran harian. Selain itu, dilakukan pengaturan jam operasional SPBU, penambahan nozzle Pertalite di beberapa lokasi, pengalihan pasokan BBM dari luar daerah ke wilayah dalam kota, pemblokiran barcode yang terindikasi disalahgunakan, hingga pengusulan penambahan kuota Pertamax.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kotawaringin Barat bersama PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh pengelola SPBU berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan penyaluran BBM yang tertib, tepat sasaran, serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap berbagai langkah yang telah disepakati dapat segera diterapkan sehingga pelayanan di SPBU semakin baik dan antrean panjang dapat diminimalkan. (R)
