Sorotan dari Daerah: Tuntutan Penataan Sertifikasi Wartawan Menguat, Negara Diminta Hadir

- Jurnalis

Rabu, 17 Desember 2025 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palangka Raya — Dukungan terhadap tuntutan Dewan Pers Independen (DPI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) terkait penataan ulang sistem pers nasional terus menguat. Kali ini, suara kritik datang dari Kalimantan Tengah. Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayat, menilai persoalan tersebut bukan sekadar reaksi emosional daerah terhadap dinamika di pusat, melainkan akumulasi kegelisahan panjang insan pers, khususnya di daerah, yang selama ini merasa terpinggirkan.

Pickrol menyoroti isu mendasar yang menyentuh jantung profesionalisme pers, yakni sertifikasi kompetensi wartawan. Menurutnya, sertifikasi yang sejatinya dirancang sebagai instrumen peningkatan mutu dan kapasitas wartawan, dalam praktik justru kerap berubah menjadi alat eksklusivitas. Bahkan, mencuat dugaan adanya penerbitan Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) oleh lembaga yang tidak mengantongi lisensi resmi dari pemerintah maupun Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Jika dugaan ini benar, yang dipertaruhkan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga legitimasi sistem sertifikasi itu sendiri,” ujar Pickrol. Sertifikasi tanpa dasar hukum dan lisensi yang sah, lanjutnya, berpotensi menyesatkan wartawan, merugikan secara profesional, serta mencederai kepercayaan publik terhadap profesi pers.

Baca Juga :  Poktan di Kobar Kembali Dapat Alsintan

Kondisi tersebut dirasakan paling berat oleh wartawan media lokal, terutama mereka yang tidak bernaung di bawah organisasi konstituen Dewan Pers. Banyak di antara mereka diposisikan seolah kurang kompeten, bukan karena kualitas karya jurnalistiknya, melainkan karena tidak memiliki sertifikat dari “jalur tertentu”. Akibatnya, sertifikasi yang seharusnya bersifat pembinaan justru berubah menjadi mekanisme diskriminasi struktural.

Padahal, secara regulatif, sistem sertifikasi profesi di Indonesia telah diatur dalam satu kerangka nasional dengan BNSP sebagai otoritas negara. Ketika kewenangan ini dilampaui atau diambil alih oleh pihak yang tidak memiliki hak, maka tata kelola sertifikasi menjadi kacau. Standar kompetensi kabur, kualitas tidak terjamin, dan wartawan lebih sering dijadikan objek kebijakan, bukan subjek pengembangan profesi.

Dalam konteks itu, tuntutan agar pemerintah, termasuk Presiden Republik Indonesia, turun tangan dinilai sebagai langkah wajar dan konstitusional. “Negara harus hadir untuk memastikan keadilan dalam pengakuan kompetensi wartawan, bukan membiarkan praktik abu-abu terus berlangsung atas nama kebiasaan,” tegas Pickrol. Ia menilai penertiban lisensi lembaga uji kompetensi oleh BNSP merupakan langkah mendesak guna memulihkan kepastian hukum dan kepercayaan publik.

Baca Juga :  Kapolsek Kapuas Hulu Pimpin Langkah Tegas Penertiban PETI, Aparat Gabungan Pasang Police Line dan Spanduk Larangan

Meski demikian, Pickrol mengingatkan bahwa kritik terhadap sistem tidak boleh berhenti pada tuntutan struktural semata. Ia juga menyerukan agar insan pers merapatkan barisan dan melakukan refleksi internal. Menurutnya, kehormatan pers tidak semata-mata ditentukan oleh selembar sertifikat, melainkan oleh integritas, kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik, serta tanggung jawab moral kepada publik.

“Profesionalisme pers lahir dari konsistensi menjaga etika dan keberpihakan pada kepentingan publik,” ujarnya.

Pada akhirnya, sertifikasi wartawan diharapkan menjadi jalan inklusif untuk meningkatkan mutu pers nasional, bukan pagar pembatas yang menyingkirkan sebagian insan pers. Penataan ulang sistem sertifikasi dinilai sebagai keniscayaan, bukan demi kepentingan organisasi tertentu, melainkan untuk menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi yang profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.(*/rls/tim/red).

 

 

Sumber IPJI Kalteng

Berita Terkait

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum
Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar
Peternak Ayam Hadiahi Bangkai Ayam ke Kantor PLN, Protes Pemadaman Listrik yang Rugikan Usaha
Patih Herman, Mendorong Peningkatkan Kompetensi Pelayanan ASN Yang Berkualitas Melalui Penyusunan RPK-JMD
BNNP Kalteng Tutup Bimtek Lifeskill di Tumbang Nusa, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Senin, 9 November 2026 - 11:35 WIB

Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian

Minggu, 8 November 2026 - 16:46 WIB

SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum

Sabtu, 7 November 2026 - 16:41 WIB

Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar

Berita Terbaru