Palangka Raya — Proses hukum terhadap terdakwa Ernawati alias Zhezhe memasuki minggu kedua persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Kasus yang bermula dari dugaan ancaman melalui media sosial dan aksi intimidasi secara langsung ini terus bergulir setelah korban, Hikmah Novita Sari, melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.
Dalam sidang yang digelar Selasa (2/12/2025), tujuh saksi dihadirkan, termasuk saksi fakta dan saksi korban. Mereka memberikan keterangan konsisten terkait tindakan terdakwa yang diduga mengirim ancaman kekerasan secara langsung maupun melalui platform media sosial.
Ancaman Diduga Dikirim Lewat Facebook dan Live Streaming
Perkara ini bermula pada 21—22 April 2024, ketika terdakwa diduga mengirimkan pesan ancaman berisi kata-kata kasar dan intimidatif kepada korban melalui akun Facebook bernama @Zhezhe Galuh.
Dalam pesan tersebut, terdakwa diduga menantang korban untuk bertemu dan mengancam akan melakukan tindak kekerasan menggunakan senjata tajam.
Tak hanya melalui pesan, terdakwa bahkan diduga melakukan siaran langsung (live) Facebook di depan rumah korban sambil membawa pisau dan meneriakkan ancaman untuk menyerang. Perilaku tersebut membuat korban ketakutan dan kembali melaporkannya ke Polresta Palangka Raya.
Dijerat Pasal 29 Jo 45B UU ITE, Ancaman Hukuman 4 Tahun Penjara
Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan terdakwa dijerat menggunakan Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mengatur tentang ancaman kekerasan melalui Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.
Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan secara langsung kepada korban diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.
Kuasa Pelapor: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Kuasa hukum pelapor, Hikmah Novita Sari, melalui Kantor Hukum Suriansyah Halim & Associate, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini.
“Tidak ada yang kebal hukum di Kalimantan Tengah maupun Indonesia. Setiap perbuatan ancaman, terlebih melalui media sosial, harus diproses sesuai aturan untuk memberikan efek jera,” ujar kuasa pelapor.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap korban—baik secara hukum maupun psikologis—harus menjadi perhatian utama mengingat korban dinilai mengalami tekanan dan stres akibat rangkaian ancaman tersebut.
Harapan Putusan yang Berkeadilan dan Menjadi Peringatan Publik
Pihak pelapor berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan saksi serta bukti digital yang telah diajukan selama persidangan.
“Ini bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi juga peringatan bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan media sosial untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain,” tegasnya.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh bahwa hukum berlaku bagi siapa saja tanpa pengecualian, sekaligus menjadi momentum edukasi publik mengenai konsekuensi penyalahgunaan media sosial.(*/rls/sgn/red)
