PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan kebijakan pengetatan anggaran tidak akan menghambat jalannya program pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama sebagai layanan dasar masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja yang dinilai masih bisa diminimalkan tanpa mengganggu pelayanan publik. Penghematan antara lain diterapkan pada pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor, pakaian dinas, serta berbagai pengeluaran lain yang belum bersifat mendesak.
“Di tengah pengetatan anggaran, kita tetap berupaya agar pembangunan bisa berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” ujar Agustiar Sabran didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu (31/1/2026).
Agustiar menegaskan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkewajiban hadir dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Sekali lagi, pembangunan tetap kita upayakan berjalan. Meski dengan anggaran terbatas, pemerintah harus tetap hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Kalteng memastikan program pembangunan tetap berjalan meski belum bisa direalisasikan secara maksimal di seluruh wilayah. Pelaksanaan proyek disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk infrastruktur akan tetap kami upayakan, meskipun mungkin belum bisa maksimal. Pemerintah akan terus berusaha sesuai kemampuan anggaran yang ada,” ujar Agustiar.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemprov Kalteng menegaskan komitmen untuk menjamin akses layanan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Pemerintah daerah, kata dia, siap memberikan jaminan pembiayaan bagi warga yang tidak sanggup menanggung biaya pengobatan.
“Kalau ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu membayar, pemerintah akan memberikan jaminan,” ucapnya.
Selain fokus pada layanan dasar, Pemprov Kalteng juga memastikan perhatian terhadap kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Insentif bagi ustaz, pendeta, pastor, serta mantir adat tetap menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah.
Menurut Agustiar, pemuka agama dan tokoh adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah. (*/rls/tim/red)
