Kuasa Hukum Suriansyah Halim: Kerja Sama HTR dengan Perusahaan Sawit Diduga Melanggar Hukum

- Jurnalis

Rabu, 25 Maret 2026 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | KOTIM – Sengketa pengelolaan lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memasuki babak krusial. Kuasa hukum Suriansyah Halim menegaskan bahwa kerja sama operasional antara pengurus lama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bagendang Raya dengan perusahaan perkebunan sawit PT Sawit Sumber Berlian (SSB) diduga kuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangan resmi yang diterima media lintas Kalimantan Rabu 25 Maret 2026, pihak kuasa hukum menyebut bahwa lahan HTR seluas sekitar 3.509 hektare memiliki aturan tegas, yakni tidak boleh dipindahtangankan maupun dialihfungsikan untuk tanaman kelapa sawit. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya perjanjian kerja sama antara pengurus lama Gapoktan dengan PT SSB untuk pengelolaan sekitar 1.455 hektare lahan yang telah ditanami sawit.

Kuasa hukum menilai, secara substansi kerja sama tersebut telah mengalihkan kendali operasional sekaligus manfaat ekonomi kepada pihak swasta, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar perhutanan sosial.

“Perjanjian tersebut secara nyata menggeser hak kelola dari kelompok tani kepada korporasi, yang jelas tidak sejalan dengan ketentuan izin HTR,” ujar perwakilan kuasa hukum dalam rilisnya.

Baca Juga :  Jelang Kedatangan Atlet Porprov, Jalan Menuju Venue Diperbaiki

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa perjanjian tersebut berpotensi batal demi hukum. Selain diduga melanggar regulasi perhutanan sosial, kerja sama itu juga dinilai dibuat oleh pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan sah dalam kepengurusan Gapoktan.

Situasi konflik semakin kompleks setelah upaya mediasi yang difasilitasi aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan pada 25 dan 27 Februari 2026 menghasilkan kesepakatan penghentian sementara aktivitas panen sawit. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pemilihan ulang kepengurusan Gapoktan guna memastikan legalitas pengelola lahan.

Namun, menurut kuasa hukum, PT SSB diduga tetap melanjutkan aktivitas panen pada periode 14 hingga 17 Maret 2026. Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat setempat yang kemudian turun langsung ke lokasi, hingga sempat terjadi ketegangan dengan aparat penegak hukum.

Sebagai bentuk protes dan upaya mempertahankan status quo, sejak 22 Maret 2026 sekitar 300 warga dilaporkan menduduki area lahan HTR. Mereka menuntut penghentian seluruh aktivitas perusahaan hingga terbentuk kepengurusan Gapoktan yang sah dan diakui oleh seluruh pihak.

Baca Juga :  Kalteng Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla 2026, Agustan Saining Tekankan Deteksi Dini dan Respons Cepat

Kuasa hukum Suriansyah Halim menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk meredam eskalasi konflik. Selain itu, mereka juga meminta semua pihak untuk menghormati dan mematuhi kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

“Kami mengimbau semua pihak, baik perusahaan maupun masyarakat, untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi,” tegasnya.

Koordinasi juga telah dilakukan dengan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur serta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna mencari solusi komprehensif atas sengketa tersebut. Kapolres Kotim, menurut kuasa hukum, menyatakan kesiapan aparat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik serta mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan.

Hingga saat ini, proses penyelesaian masih berlangsung. Semua pihak diharapkan dapat menemukan titik temu melalui jalur hukum dan musyawarah, guna mencegah konflik yang lebih luas serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat. (*/rls/sgn/red)

Berita Terkait

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum
Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar
Peternak Ayam Hadiahi Bangkai Ayam ke Kantor PLN, Protes Pemadaman Listrik yang Rugikan Usaha
Patih Herman, Mendorong Peningkatkan Kompetensi Pelayanan ASN Yang Berkualitas Melalui Penyusunan RPK-JMD
BNNP Kalteng Tutup Bimtek Lifeskill di Tumbang Nusa, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Senin, 9 November 2026 - 11:35 WIB

Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian

Minggu, 8 November 2026 - 16:46 WIB

SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum

Sabtu, 7 November 2026 - 16:41 WIB

Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar

Berita Terbaru