LINTAS KALIMANTAN || Palangka Raya — Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Tengah turut menghadiri peluncuran perdana Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (20/2/2026). Kehadiran jajaran Dinas Kehutanan menegaskan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan program strategis daerah tersebut.
Dalam kegiatan itu, Dinas Kehutanan menjadi salah satu instansi yang aktif menginformasikan sekaligus terlibat dalam implementasi KHBS. Program ini memang dirancang sebagai inisiatif besar Pemprov Kalteng dengan melibatkan berbagai perangkat daerah guna memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program KHBS mulai berjalan pada 2026, diawali sosialisasi pada 18 Februari 2026 menjelang peluncuran resmi dua hari kemudian. Tahapan tersebut menjadi momentum penting untuk pematangan data, validasi penerima, serta penyusunan perencanaan agar pelaksanaan tepat sasaran.
Secara substansi, KHBS mencakup sejumlah program prioritas. Di sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh kabupaten/kota dengan capaian lebih dari 132.000 peserta sejak Februari 2023. Pada bidang pendidikan, disiapkan kuliah dan sekolah gratis bagi 10.800 mahasiswa serta 32.000 siswa SMA/SMK/SLB se-Kalteng.
Selain itu, program ini juga meliputi bantuan pangan melalui pasar murah untuk menekan harga kebutuhan pokok, akses layanan kesehatan digital dengan pemanfaatan KTP sebagai identitas tunggal untuk layanan BPJS dan RSUD, serta dukungan bagi nelayan dan petani berupa bibit unggul, pupuk, alat tangkap, hingga mesin pertanian.
Pemprov Kalteng juga menggulirkan program Rumah Guru Berkah berupa pembangunan 1.000 unit rumah guru melalui skema KPR bersubsidi, serta Bantuan Listrik Gratis (ILT) sebesar Rp1 juta per keluarga penerima manfaat untuk sambungan listrik rumah tangga.
Adapun kategori penerima manfaat mencakup fakir miskin, lanjut usia, korban kekerasan dan bencana, penyandang disabilitas, anak terlantar, pekerja informal berpenghasilan rendah, hingga kelompok minoritas dan termarjinalkan.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa KHBS harus disalurkan secara tepat sasaran tanpa membedakan latar belakang politik, suku, maupun agama. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi agar program berjalan efektif.
“Program ini adalah wujud kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara menyeluruh,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas dinas, termasuk Dinas Kehutanan, Pemprov Kalteng berharap KHBS mampu menjadi instrumen utama percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (*/rls/tim/red)
