Palangka Raya — Di tengah geliat pembangunan dan semangat daerah membangun citra positif melalui informasi publik, angin tak sedap berhembus di kalangan jurnalis Kalimantan Tengah. Isu yang beredar belakangan ini menyebutkan adanya kemungkinan pengurangan dana publikasi bagi media, buntut dari pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kabar itu sontak memunculkan kegelisahan di ruang-ruang redaksi media lokal. Sejumlah wartawan mulai bertanya-tanya: apakah ini pertanda kontrak kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan media akan banyak dipangkas?
Di antara mereka yang menyoroti isu ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Picrol Hidayat, angkat suara dengan nada prihatin.
“Saya sangat menyayangkan bila hal itu benar-benar terjadi. Jika bisa dana publikasi Jangan ikut terpangkas” ujarnya dengan nada tenang namun tegas. Palangka Raya, Rabu (12/11/2025)
Bagi pria yang akrab disapa Dayat ini, media bukan sekadar alat publikasi, melainkan pilar keempat demokrasi yang berperan sebagai pendidik, pemberi Informasi, dan pengontrol sosial. Ia menegaskan, tanpa peran media lokal yang kuat, denyut transparansi pembangunan di Kalimantan Tengah bisa melambat.
“Pers seharusnya diberi ruang luas agar dapat memberikan informasi kepada publik dan menjadi kontrol sosial bagi pemerintah daerah, apalagi dengan banyaknya program pembangunan yang tengah dijalankan,” tambahnya.
Namun kekhawatiran Dayat tidak hanya berhenti pada aspek informasi. Ia menyinggung sisi lain yang jarang disadari publik: keberadaan media lokal juga menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat, dan membuka ruang kreativitas di era digital.
“Banyaknya media lokal justru menjadi penopang ekonomi kreatif. Wartawan, editor, fotografer, hingga kontributor di pelosok daerah, semua bergantung pada keberlangsungan media. Jika anggaran publikasi dipangkas, maka bukan hanya berita yang terhenti, tapi juga nafkah banyak keluarga,” tuturnya lirih.
Dayat berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah tidak serta-merta menutup ruang bagi media lokal dalam keterbatasan fiskal yang ada. Ia percaya, transparansi dan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan pers adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi media lokal untuk terus berkarya, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, dan menjalankan fungsi kontrol sosial demi tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
Kini, di tengah isu pengurangan dana publikasi itu, media lokal di Kalimantan Tengah berada di persimpangan: antara idealisme dan realitas anggaran. Namun satu hal pasti — suara media tak seharusnya padam hanya karena keterbatasan dana. Sebab, ketika media bungkam, maka gelap lah jalan masyarakat menuju kebenaran.(*/rls/sgn/red)
