JPU Tuntut Bandar Narkoba Saleh Enam Tahun Penjara dan Sita Aset Rp 3 Miliar Lebih

- Jurnalis

Selasa, 18 November 2025 - 23:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALANGKA RAYA – Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret bandar narkoba Salihin alias Saleh memasuki babak baru. Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (18/11/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dwinanto Agung Wibowo menuntut terdakwa dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

“Menuntut terdakwa Salihin alias Saleh dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan,” tegas Dwinanto di hadapan Ketua Majelis Hakim Sri Hasnawati, didampingi hakim anggota Affan dan Yunita.

Saleh dinilai terbukti melakukan pencucian uang dari bisnis narkotika yang digelutinya selama bertahun-tahun. Ia dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta Pasal 137a dan 137b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Luncurkan Logo Hari Jadi ke-69, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Kemajuan Daerah

Tidak hanya menuntut pidana badan, JPU juga mengajukan penyitaan aset milik terdakwa yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Aset tersebut antara lain uang tunai Rp 902.504.000, tanah dan bangunan seluas 472,5 m² di Jalan Melati, serta sebuah ruko dua lantai. Total nilai aset diperkirakan melampaui Rp 3 miliar berdasarkan estimasi harga saat pembelian enam tahun lalu.

Baca Juga :  Satpamobvit Polresta Palangka Raya Amankan Keberangkatan Gubernur Kalteng di Bandara Tjilik Riwut

“Tujuan dari penanganan TPPU adalah mengejar dan merampas hasil kejahatan. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana layak disita untuk pemasukan negara,” ujar Dwinanto.

Ia berharap perkara ini menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku narkotika dengan pendekatan “follow the money”. Menurutnya, penyertaan TPPU dalam perkara narkotika harus menjadi standar agar pelaku tidak hanya dipenjara, tetapi juga dimiskinkan.

“Kasus ini kami harapkan menjadi pemicu bagi penyidik untuk selalu mengikutsertakan TPPU dalam setiap penanganan perkara narkotika,” tandasnya.(*/rls/tim/red)

Berita Terkait

Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas
PLN ULP Pangkalan Bun : Mohon Maaf Atas Insiden Kabel Listrik Menjuntai Hingga Ada Korban Luka
Konsisten Membantu Kemajuan Pendidikan, PT.Sinarmas Terima Penghargaan di HUT ke-11 SMK Negeri 1 Kintap
Aliansi Rakyat Kalteng Sampaikan 10 Tuntutan, Gubernur Disebut Setujui Substansinya
KAHMI Kalteng Soroti Relevansi KNPI, Idealisme Pemuda Diuji Pragmatisme Politik
HUT ke-27 IPJI, DPW Kalteng Berikan Penghargaan kepada Hartany Soekarno sebagai Tokoh Jurnalis
HUT ke-27 IPJI, DPW Kalteng Gelar Donor Darah dan Bagikan Sembako untuk Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:25 WIB

Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan

Sabtu, 7 November 2026 - 07:42 WIB

Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:03 WIB

PLN ULP Pangkalan Bun : Mohon Maaf Atas Insiden Kabel Listrik Menjuntai Hingga Ada Korban Luka

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:23 WIB

Konsisten Membantu Kemajuan Pendidikan, PT.Sinarmas Terima Penghargaan di HUT ke-11 SMK Negeri 1 Kintap

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:04 WIB

Aliansi Rakyat Kalteng Sampaikan 10 Tuntutan, Gubernur Disebut Setujui Substansinya

Berita Terbaru