Hadir di RDP, Bupati Kotabaru Bantu Selesaikan Polemik Warga Bekambit Pulau Laut Timur dengan Perusahaan

- Jurnalis

Senin, 17 November 2025 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN || Ratusan warga dari persatuan Pemuda Tani Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali melakukan aksi damai didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Mereka kembali melakukan aksi kedua setelah sebelumnya juga hal serupa dilakukan pada Senin 10 November 2025. Dan hari ini Senin 17 November 2025 kembali melakukan aksi tersebut untuk menuntut jawaban atas aksi pertama yang di lakukan.

 

Aksi itu menuntut BPN Kotabaru mencabut pembatalan Sertifikat hak milik masyarakat Desa Bekambit yang diduga hanya sepihak dilakukan oleh BPN atas dasar permohonan perusahaan Sebuku Sajakah Coal.

 

Ratusan pendemo yang tergabung dari Warga Bekambit, Persatuan Pemuda Tani, Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

 

Tuntutan mereka adalah meminta agar dilakukan pengembalian fungsi kawasan lahan Transmigrasi HPL No 99/HPL/DA/86, Menuntut Pengembalian Fungsi Sungai Alam dan Sungai Transmigrasi. Dan

Menuntut Ganti Rugi dari PT. SSC atas Penyerobotan dan Kerugian Sosial-Ekonomi Masyarakat.

 

Baca Juga :  Kapolres Kobar Perkuat Pengamanan Wisata, Dampingi Gubernur Kalteng Tinjau Tanjung Puting

Aksi hari ini, Senin 17 November 2025 dilakukan secara konvoi dari siring laut Kotabaru menuju kantor Bupati Kotabaru di Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara dan kemudian menuju ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebelum akhirnya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru.

 

Wahid Hasyim koordinator aksi menyampaikan dalam orasinya agar Dengan tuntutan ini dirinya secara bersama-sama menyampaikan pernyataan sikap tegas dan tuntutan terbuka terhadap berbagai bentuk penyerobotan hak, penyimpangan fungsi lahan transmigrasi, serta penutupan akses sungai yang telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Rawah Indah, Bekambit dan Desa Bekambit Asri Kecamatan Pulau Laut Timur.

 

“Kami mendesak agar pemerintah memfasilitasi audit agraria dan lingkungan terhadap PT. SSC, serta memastikan pemberian kompensasi atau ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat Desa Bekambit, Bekambit Asri, dan warga Kecamatan Pulau Laut Timur,” kata Wahid Hasyim Kordinator Aksi.

 

Sementara Pemerintah Daerah tidak menutup mata dengan adanya polemik yang sedang dialami oleh warga Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Itu dibuktikannya dengan hadirnya Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotabaru.

Baca Juga :  Satresnarkoba Polresta Palangka Raya Tangkap Pengedar Sabu di Wilayah Rakumpit

 

Selain itu juga, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak perusahaan PT SSC, dinas Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Kotabaru serta Perwakilan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyaksikan melalui zoom.

 

Bupati Kotabaru tegas mengatakan bahwa persoalan ini akan segera diselesaikan, dan dalam waktu dekat akan mengundang Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kalimantan Selatan.

 

“Ya nanti dalam waktu dekat akan mengundang Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan, namun jika tidak hadir kami yang akan mendatangi ke sana,” kata Muhammad Rusli Bupati Kotabaru kepada Wartawan, Senin 17 November 2025 di Gedung DPRD Kotabaru.

 

Menurut Bupati Kotabaru, pemerintah daerah memandang persoalan lahan di Pulau Laut Timur sebagai isu strategis yang harus ditangani secara menyeluruh dan berdasarkan regulasi.

 

“Saya meminta agar proses peninjauan pembatalan sertifikat hak milik dilakukan secara cermat, transparan dan sesuai peraturan,” imbuhnya. (*/rls/duk).

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru