DPRD Kotabaru Laksanakan RDP Bersama Aliansi Gerakan Buruh Kalimantan Selatan, Ini yang Dibahas

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN || Ketua DPRD Kotabaru Suwanti di dampingi wakil ketua I dan II bersama Aliansi Gerakan Buruh Kalimantan Selatan (Gerbaksi) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan DPRD setempat, Kamis 5 September 2025.

 

Suwanti menyampaikan RDP dilakukan karena ada beberapa aspirasi yang ingin disampaikan berkenaan dengan hak hak dasar mereka

 

Hal yang disampaikan mulai dari percepatan Raperda perlindungan buruh sawit, penetapan UMK dan upah sektoral 2026 dengan usulan kenaikan, keterwakilan buruh sawit di Dewan Pengupahan, serta pembentukan Satgas PHK, ” kata Suwanti di Kotabaru, dilaporkan Rabu.

Baca Juga :  Bupati Kotabaru Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional 2026"

 

Suwanti menambahkan, dari beberapa usulan tersebut pihaknya akan melakukan upaya agar usulan yang disampaikan dapat terakomodir pada program di tahun mendatang.

 

” Insya Allah kami usahakan untuk dibahas pada 2025. Mudah-mudahan segala proses dan tahapan dapat terpenuhi. Namun jika tidak memungkinkan, maka akan kami usahakan pada program 2026,” katanya.

 

Suwanti juga menyampaikan tentang usulan upah ketenagakerjaan dan lainnya akan mengupayakan dan membahas untuk persiapan tahapan kenaikan UMK dan UMSK dengan memperhatikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Kotabaru.

 

Ketua Aliansi GEBRAKS, Hatijah Hernowo menyampaikan aspirasi sudah disampaikan kepada pihak DPRD dan telah diakomodir dan akan menanti tindak lanjut dari hal tersebut.

Baca Juga :  Pangdam XXII/TB ,Dampingi Gubernur H.Agustiar Sabran Tinjau Panen Udang hingga Pasar Murah di Sukamara

 

Ia mengungkapkan berkaitan dengan UMK pihaknya menginginkan kenaikan UMK dan upah sektoral di tahun 2026 mengusulkan kenaikan sebesar 10 persen.

 

Nilai itu berdasarkan hasil survei yang di lakukan oleh pusat penelitian (Litbang) Partai Buruh yang merilis estimasi kenaikan 8,5 hingga 10 persen.

 

“Untuk upah sektoral, skema yang diminta berbasis persentase, bukan nominal. Yakni 15 persen dari upah sektoral yang berlaku saat ini,” pungkasnya. (*/rls/duk).

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru