LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Agustiar menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk menjaga stabilitas distribusi energi dan menekan potensi gejolak harga di daerah.
“Persoalan BBM memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga terhadap harga bahan pokok, biaya logistik, hingga laju inflasi daerah. Karena itu, kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi,” ujar Agustiar Sabran.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar seiring luasnya wilayah serta tingginya aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis, seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
Ia menjelaskan, distribusi BBM di Kalteng saat ini didukung oleh sejumlah depot penting yang berada di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Namun demikian, pemerataan distribusi tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Hal ini penting agar pasokan BBM dan LPG benar-benar sesuai kebutuhan riil di lapangan serta tepat sasaran,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa apabila distribusi BBM tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan distribusi, baik BBM maupun LPG bersubsidi.
“Pengawasan harus diperketat, mulai dari jalur distribusi hingga SPBU. Jika diperlukan, kita manfaatkan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, dan pengawasan langsung secara berkala,” katanya.
Selain aspek pengawasan, Agustiar juga menyoroti perlunya pengaturan pola distribusi di tingkat lapangan guna mencegah antrean panjang dan penumpukan kendaraan di SPBU.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi agar proses penyaluran berjalan lebih tertib dan efisien.
“Kita ingin memastikan tidak ada kelangkaan, tidak ada penimbunan, dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah Provinsi, kata dia, akan terus melakukan monitoring harga pasar, sidak lapangan, hingga intervensi jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok harus dijaga. Jangan sampai dampak kenaikan BBM memukul daya beli masyarakat,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh unsur terkait terus diperkuat untuk memastikan stok serta distribusi BBM dan LPG tetap aman.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi subsidi.
“Penertiban harus dilakukan secara tegas agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Sementara itu, pihak Pertamina disebut telah melakukan berbagai langkah antisipatif, di antaranya penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi jaringan logistik untuk menjamin kelancaran pasokan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Hendri Hanafi, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina.
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengendalikan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM. (*/rls/MMC/red)
