Profesor UPR Berinisial YL Jadi Tersangka Korupsi, Negara Diduga Rugi Rp2,4 Miliar

- Jurnalis

Jumat, 27 Februari 2026 - 15:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN || PALANGKA RAYA — Kejaksaan Negeri Palangka Raya resmi menetapkan seorang profesor dari Universitas Palangka Raya berinisial YL sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Penetapan tersebut disampaikan Kepala Kejari Palangka Raya Yunardi SH MH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Rakhmat Baihaki dan Kepala Seksi Intelijen Hadiarto, Jumat (27/2/2026).

Yunardi menjelaskan, status tersangka terhadap YL ditetapkan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup sesuai ketentuan perundang-undangan.

YL diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UPR pada periode 2019–2022. Akibat perbuatannya, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp2,4 miliar.

Baca Juga :  Peduli Kabut Asap Makin Pekat, Ladies Bikers Palangka Raya Bagikan 1.500 Masker Gratis

“Berdasarkan hasil penyidikan dan minimal dua alat bukti yang sah, penyidik menetapkan saudari YL sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, dengan total kerugian negara lebih kurang Rp2,4 miliar,” ujar Yunardi dalam keterangan pers.

Ia menegaskan, penetapan tersangka ini merupakan bagian dari komitmen Kejari Palangka Raya dalam menegakkan hukum serta memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.

Baca Juga :  Polres Kotim Musnahkan 326,91 Gram Sabu, Selamatkan Ratusan Warga dari Ancaman Narkoba

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terkait peran tersangka serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.

“Kami akan terus mengembangkan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Yunardi.

Pihak kejaksaan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*/rls/tim/red).

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru