LINTAS KALIMANTAN || Palangka Raya, 20 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi memulai distribusi bantuan sosial (bansos) terintegrasi melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Acara pelepasan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (20/2), menandai dimulainya penyaluran bantuan kepada masyarakat prasejahtera di wilayah setempat.
Bantuan yang digulirkan ini menyasar sekitar 300 ribu Kepala Keluarga (KK) yang datanya telah tervalidasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan verifikasi lapangan. Tidak hanya berupa bantuan pangan dan uang tunai, program KHBS juga terintegrasi dengan dukungan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadan dan hari besar keagamaan. Ia menginstruksikan agar pendistribusian dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sesuai regulasi dan telah mendapatkan persetujuan DPRD. Saya tegaskan, tidak boleh ada yang salah sasaran. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Gubernur di hadapan unsur Forkopimda dan tamu undangan.
Kepala daerah tersebut merincikan, total anggaran yang dialokasikan untuk program KHBS mencapai kurang lebih Rp400 miliar. Khusus untuk bantuan pangan, skema penyaluran akan dilakukan secara bertahap dan berkala, dengan frekuensi minimal empat kali dalam satu tahun, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, serta Ketua TP-PKK Prov. Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran. Kehadiran unsur TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga mewarnai prosesi pelepasan bansos tersebut.
Distribusi bansos akan diprioritaskan untuk wilayah pedalaman terlebih dahulu sebelum merambah ke daerah perkotaan. Untuk memastikan transparansi dan ketepatan penerima, pengawasan akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Setiap penerima manfaat telah dibekali Kartu Huma Betang Sejahtera yang terintegrasi untuk memudahkan pendataan dan monitoring.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi agar pendistribusian berjalan cepat dan akuntabel. “Ini adalah komitmen kita bersama untuk menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, dari pedalaman hingga perkotaan, secara terstruktur dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/rls/tim/red).
