LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam melihat isu ketenagakerjaan, saat bertemu para pekerja di Palangka Raya, Jumat (1/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Agustiar tidak sekadar menyampaikan program dan capaian pemerintah. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus berangkat dari pengalaman nyata dan empati terhadap kehidupan buruh. Ia bahkan mengungkap latar belakang pribadinya yang pernah menjalani berbagai pekerjaan serabutan.
“Dulu kami juga serabutan. Kadang jual kue, kadang buruh angkut,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penegas bahwa pemerintah tidak boleh memandang buruh sebatas angka statistik. Menurut Agustiar, perlindungan tenaga kerja harus mencakup seluruh lapisan, termasuk pekerja musiman dan sektor informal yang selama ini kerap berada di luar jangkauan kebijakan.
Salah satu sorotan utama adalah tingkat kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan yang baru mencapai sekitar 51 persen. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, angka tersebut menjadi sinyal bahwa masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan dasar.
“Ini menjadi perhatian kami. Tidak bisa hanya pemerintah provinsi, kabupaten/kota juga harus bergerak,” kata Agustiar.
Ia menilai tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas menjadi kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan koordinasi lintas wilayah serta sistem pelaporan yang lebih responsif agar persoalan buruh dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Selain itu, Agustiar juga menekankan pentingnya peran organisasi buruh sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, keberadaan serikat pekerja justru diperlukan untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan secara lebih terbuka.
Dalam konteks tersebut, pekerja informal mulai ditempatkan sebagai fokus utama kebijakan, bukan lagi sekadar pelengkap dalam sistem ketenagakerjaan.
Meski dampak kebijakan belum sepenuhnya terlihat dalam waktu dekat, arah yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengarah pada perubahan paradigma—dari sekadar pengelolaan tenaga kerja menuju pendekatan yang menempatkan buruh sebagai subjek utama pembangunan.
Di Kalimantan Tengah, perubahan itu kini sedang dirintis. Sebuah upaya yang berangkat dari cara pandang baru: bahwa di balik setiap data ketenagakerjaan, terdapat pengalaman hidup yang perlu didengar dan diperjuangkan.(*/rls/sgn/red)
