LINTAS KALIMANTAN | KALIMANTAN TENGAH — Komitmen untuk memperkuat tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan terus digaungkan oleh Suriansyah Halim. Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, namun harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Saya berkomitmen untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Suriansyah Halim, keberadaan pertambangan rakyat selama ini telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.
Ia menyoroti persoalan legalitas yang kerap menjadi kendala utama. Banyak pelaku pertambangan rakyat yang belum memiliki izin resmi, sehingga rentan terhadap persoalan hukum. Selain itu, proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya mudah juga menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk beroperasi secara legal.
“Masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait aspek legalitas, perizinan, hingga perlindungan hukum bagi para pelaku. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suriansyah Halim menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi para penambang rakyat. Menurutnya, negara harus hadir memberikan kepastian hukum, sekaligus membina agar aktivitas pertambangan dapat berjalan dengan baik tanpa merusak lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa aspek kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan dalam aktivitas pertambangan rakyat. Pengelolaan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, baik bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang lebih baik, Suriansyah Halim mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi terkait menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem yang tertib dan berkelanjutan.
“Ia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi semua pihak agar pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah benar-benar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Dengan latar belakang dan pengalaman di bidang hukum serta organisasi, Suriansyah Halim optimistis dapat mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah. Ia berharap ke depan sektor ini tidak hanya menjadi penopang ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu berjalan selaras dengan prinsip hukum dan keberlanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari. (*/rls/Sugian/red)
