Road Race di Taman Kota Sampit Diadukan ke Presiden dan KPK, Diduga Sarat Pelanggaran Hukum dan Konflik Kepentingan

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025 - 12:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palangka Raya — Penyelenggaraan ajang road race di Taman Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, yang berlangsung pada 13–14 Desember 2025 yang lalu, resmi diadukan ke sejumlah lembaga negara. Pengaduan tersebut dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Kapolri, KPK, Ombudsman RI, hingga DPR RI karena diduga mengandung pelanggaran hukum, etika pemerintahan, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang.

Pengaduan itu disampaikan oleh Suriansyah Halim,SH yang juga ketua Penegak Hukum Republik Indonesia (PHRI) dan Perkumpulan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah,melalui surat resmi tertanggal 16 Desember 2025. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kegiatan road race diduga dilaksanakan secara ilegal karena menggunakan ruang publik dan jalan umum yang bukan sirkuit resmi, serta melibatkan sejumlah pejabat aktif yang memiliki hubungan kekuasaan dan jabatan strategis.

“Balap kendaraan bermotor secara tegas hanya boleh dilakukan di sirkuit resmi, bukan di jalan umum. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” demikian kutipan dalam surat pengaduan tersebut.

Baca Juga :  Taman Kota Sampit Disorot: Jejak Keberatan, Risiko, dan Polemik di Balik Penetapan Lokasi Road Race

Dalam pengaduan itu, sejumlah pihak dicantumkan sebagai terlapor, antara lain Bupati Kotawaringin Timur, Ketua Komisi I DPRD Kotim yang juga menjabat sebagai Ketua IMI Kotim, Ketua KPU Kotim yang disebut bertindak sebagai ketua panitia, serta Kapolres Kotim beserta jajaran terkait.

Pengaduan juga menyoroti dugaan konflik kepentingan karena adanya hubungan keluarga dan rangkap jabatan antara pejabat daerah dan penyelenggara kegiatan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Selain itu, aparat kepolisian diduga melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, serta menimbulkan kebisingan di ruang publik. Padahal, izin keramaian berskala besar seharusnya dikeluarkan oleh Polda, bukan Polres, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010.

Baca Juga :  Dukung Dunia Pendidikan, Kabidhumas Polda Kalteng Hadiri Wisuda Mahasiswa UPR

Pengaduan tersebut juga menyinggung aspek perlindungan lingkungan dan anak. Kegiatan road race yang berlangsung di kawasan perkotaan dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Melalui pengaduan ini, pelapor meminta agar lembaga negara terkait melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan penindakan sesuai kewenangan masing-masing guna menegakkan supremasi hukum serta menjaga marwah pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, panitia penyelenggara, maupun kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan tersebut.(*/rls/tim/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru