Ratusan Warga Duduki Lahan Sawit Bersengketa di Sampit, Desak Pemkab Kotim Segera Turun Tangan

- Jurnalis

Selasa, 31 Maret 2026 - 21:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Sampit, Kalimantan Tengah – Konflik agraria kembali mencuat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Sedikitnya ratusan masyarakat bersama anggota Gapoktan Bagendang Raya menduduki lahan perkebunan kelapa sawit yang tengah bersengketa, Selasa (31/3/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran kesepakatan status quo oleh pihak perusahaan.

Massa yang terdiri dari warga dan anggota kelompok tani gabungan (Gapoktan) itu menuntut Pemerintah Kabupaten Kotim segera memfasilitasi penyelesaian konflik yang dinilai berpotensi memicu ketegangan berkepanjangan di lapangan.

Menurut keterangan perwakilan Gapoktan Bagendang Raya, langkah menduduki lahan dilakukan untuk menghentikan aktivitas panen yang disebut masih berlangsung di area sengketa, meskipun sebelumnya telah disepakati status status quo oleh para pihak.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk menghentikan aktivitas panen, karena lahan ini masih berstatus quo. Seharusnya tidak ada pihak yang melakukan kegiatan apapun sampai ada keputusan yang jelas,” ujar salah satu perwakilan Gapoktan.

Zailani, anggota Gapoktan Bagendang Raya, menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan pelanggaran kesepakatan tersebut. Ia menilai aktivitas panen yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yakni PT SSB, bertentangan dengan komitmen bersama yang sebelumnya telah disepakati dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait.

Baca Juga :  Rotasi Strategis di Polres Gunung Mas, Sejumlah Pejabat Berganti,Ipda Abner Kini Jabat Kasi Humas Dan Kapolsek Kahut serta Kasatlantas 

“Selama ini kami patuh terhadap status quo, tidak pernah melakukan panen. Namun di lapangan, kami melihat aktivitas panen tetap berjalan oleh pihak perusahaan. Ini menimbulkan pertanyaan besar dan kesan adanya pembiaran,” ungkap Zailani.

Ia juga menyoroti adanya pengamanan ketat di lokasi oleh aparat, termasuk personel Brimob dan Sabhara, yang menurutnya justru memperkuat kesan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak yang bersengketa.

“Kami hanya ingin keadilan. Kalau memang statusnya masih sengketa, semua pihak harus menahan diri. Jangan hanya kami yang diminta patuh,” tambahnya.

Di sisi lain, pihak Gapoktan menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan penyelesaian secara damai dan melalui jalur hukum. Mereka berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat segera mengambil langkah konkret untuk memediasi konflik tersebut.

Kuasa hukum Gapoktanhut Bagendang Raya, Suriansyah Halim, S.H., M.H., menyatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada PT SSB terkait dugaan pelanggaran tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan.

“Kami sudah mengirimkan somasi, tetapi tidak ada respons yang kooperatif dari pihak perusahaan. Jika tidak ada itikad baik, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Suriansyah.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Suriansyah Halim: Kerja Sama HTR dengan Perusahaan Sawit Diduga Melanggar Hukum

Lebih lanjut, pihaknya juga telah mengajukan surat resmi kepada Bupati Kotawaringin Timur pada Senin (30/3/2026), dengan perihal permohonan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan Gapoktan Bagendang Raya.

Menurutnya, konflik ini telah berlangsung cukup lama dan bahkan disebut telah memakan korban, baik dari unsur masyarakat maupun pihak pemerintah kecamatan. Hingga saat ini, warga disebut telah bertahan di lokasi sengketa selama kurang lebih 10 hari.

“Kami sangat khawatir jika kondisi ini terus berlarut, potensi konflik terbuka sangat besar. Jangan sampai ada korban jiwa. Karena itu, kami mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT SSB maupun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait tuntutan masyarakat tersebut.

Situasi di lokasi dilaporkan masih berlangsung dengan pengamanan aparat, sementara masyarakat tetap bertahan di area sengketa sembari menunggu kejelasan penyelesaian dari pihak berwenang.(*/rls/red)

Berita Terkait

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum
Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar
Peternak Ayam Hadiahi Bangkai Ayam ke Kantor PLN, Protes Pemadaman Listrik yang Rugikan Usaha
Patih Herman, Mendorong Peningkatkan Kompetensi Pelayanan ASN Yang Berkualitas Melalui Penyusunan RPK-JMD
BNNP Kalteng Tutup Bimtek Lifeskill di Tumbang Nusa, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Senin, 9 November 2026 - 11:35 WIB

Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian

Minggu, 8 November 2026 - 16:46 WIB

SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum

Sabtu, 7 November 2026 - 16:41 WIB

Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar

Berita Terbaru