LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi meluncurkan layanan digital “Lapor Pak Gub”, sebuah kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat berbasis teknologi yang dirancang terintegrasi, cepat, dan transparan. Inovasi ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
Peluncuran platform tersebut menegaskan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Melalui sistem ini, warga kini dapat menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada pemerintah tanpa harus melalui jalur yang berbelit.
Layanan “Lapor Pak Gub” memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai isu, mulai dari infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi darurat. Seluruh laporan yang masuk akan diproses secara digital dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan bidangnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa kehadiran platform ini bertujuan menyederhanakan jalur pengaduan masyarakat yang selama ini kerap tersebar di berbagai media sosial tanpa penanganan yang terarah.
“Melalui platform ‘Lapor Pak Gub’, kami mengakomodasi seluruh aduan masyarakat dalam satu sistem terpadu. Selama ini banyak laporan tersebar di media sosial, namun tidak semuanya tertangani secara sistematis,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan, sistem tersebut dirancang dengan mekanisme satu pintu, sehingga setiap aspirasi warga dapat langsung diterima, diverifikasi, dan diproses secara terstruktur oleh instansi terkait. Menariknya, sistem ini juga terhubung langsung dengan gubernur secara digital.
“Semua laporan akan masuk dalam sistem dan secara teknis terkoneksi dengan nomor pribadi Bapak Gubernur. Jika ada hal yang membutuhkan keputusan di tingkat pimpinan, maka akan langsung diteruskan,” jelas Rangga.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sistem akan secara otomatis memilah laporan berdasarkan kategori dan instansi yang berwenang. Meski demikian, pengawasan tetap berada di bawah kendali gubernur.
“Walaupun laporan dipilah ke masing-masing dinas, secara umum tetap masuk dalam pemantauan langsung Bapak Gubernur. Jadi kontrol tetap terjaga,” tambahnya.
Pemprov Kalteng berharap, kehadiran layanan ini mampu meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, platform ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari transformasi digital, layanan “Lapor Pak Gub” dapat diakses melalui laman resmi https://laporgub.kalteng.go.id/�. Pemerintah optimistis, inovasi ini akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan publik di Kalimantan Tengah. (*/rls/sgn/red)
