Pemkab Kotabaru Gelar Sosialisasi Optimalisasi Pengendalian Hak Tanah dan Ruang

- Jurnalis

Senin, 11 Agustus 2025 - 10:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMATAN || Wakil Bupati (Wabup) Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Syairi Mukhlis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kebijakan pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Syairi Mukhlis saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Pengendalian Hak Atas Tanah dan Ruang yang Berkeadilan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Nasional Kotabaru di Aula Bamega lantai II Kantor Bupati setempat, Senin (11/8).

Menurutnya, tema kegiatan sosialisasi, Optimalisasi Pengendalian Hak atas Tanah dan Ruang yang Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Kotabaru, mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola tanah dan ruang yang adil, transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Sidang Paripurna DPRD 2026 Sampaikan Hasil Reses dari Tiga Dapil

“Sebagai daerah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar, Kotabaru menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan, seperti pemanfaatan ruang yang tidak terencana dan perlindungan hak atas tanah masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi, katanya, diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam serta langkah strategis yang konkret, dalam pengendalian hak atas tanah dan ruang di Kotabaru.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah dialog, tukar pikiran dan penyelarasan visi demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Hak Atas Tanah Alih Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Kementerian ATR/BPN, Andi Renald mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah kepulauan seperti Kotabaru, merupakan hal yang sangat penting.

Baca Juga :  Suriansyah Halim: Posko Terpadu GDAN Bukti Nyata Keseriusan Perangi Narkoba di Kalteng

“Kita harus bersyukur atas kekayaan sumber daya alam yang ada di Bumi Saijaan ini dan sekaligus menjaga serta mengelolanya secara bijak agar dapat dinikmati generasi mendatang,” katanya.

Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki peran strategis, meliputi pengendalian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan, termasuk di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. (*/rls/duk)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Berita Terbaru