LINTASKALIMANTAN || Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S. Sos melakukan Penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan Bersama Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut dan Pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Senin (31/8/2026).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar di kesempatan itu memaparkan, dalam adendum nota kesepakatan tersebut ada tiga proyek, yaitu pembangunan jembatan Pulau Kalimantan-Pulau Laut, Perbaikan Alinyemen pada Koridor Banjarbaru-Mentewe, dan Pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut.
Ia juga menyampaikan, Direktorat Jenderal Bina Marga memberikan dukungan pada pembangunan bentang utama dan sebagian jembatan pendekat Pulau Kalimantan-Pulau Laut dengan nilai kontrak Rp 2,9 triliun dengan progres fisik saat ini mencapai 68,2 persen.
Jembatan tersebut, lanjutnya, direncanakan selesai tahun 2028, termasuk rencana pelebaran jalan yang menghubungkan akses pendekat dengan jalan nasional, serta pembangunan jalan akses pendekat sisi Pulau Kalimantan dan sisi Pulau Laut.
“Penyelesaian untuk jalan pendekat bisa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di sisi Batulicin, dan di sisi Kotabaru di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan tersebut,” ucapnya.
Kemudian ia menjelaskan, pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut, memiliki total panjang 75 km, dengan total anggaran sekitar Rp 2 triliun. Pembangunan jalan ini terbagi menjadi dua lingkup pendanaan, yaitu lingkup APBN Kementerian PU sepanjang 42 km dengan kebutuhan anggaran Rp 1,2 triliun dan APBD sepanjang 33 km dengan anggaran Rp 868 miliar. Adapun lingkup APBN saat ini sedang dikerjakan sepanjang 6,4 km, dengan sisa panjang pekerjaan 35,6 km yang memerlukan pemenuhan anggaran sebesar Rp 1,02 triliun.
Kemudian, pada lingkup APBD sedang dikerjakan sepanjang 12 km, dengan sisa pekerjaan 21 Km yang memerlukan pemenuhan anggaran sebesar Rp 760 miliar. Sehingga total kebutuhan pemenuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut sekitar Rp 1,8 triliun.
Dalam penuntasan pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut, dilakukan adendum nota kesepakatan sebagai upaya percepatan pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia menegaskan, melalui adendum yang telah disepakati ini, harus segera menjadi rencana kerja operasional. “Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli mengungkapkan, pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan dapat memperlancar akses transportasi darat dan penyeberangan di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Kotabaru.
“Ini adalah salah satu peningkatan dalam memperlancar hubungan darat penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat. Dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat termasuk pendistribusian seperti sembako mudah diakses,” paparnya.
Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Komandan Komando Resort Militer 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi KalSel, Ketua Komisi III DPRD KalSel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Hulu Sungai Tengah, serta SVP PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan PT. Sarana Multi Infrastruktur, Direktur Utama PT. Bangun Banua.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, didampingi Kepala PUPR Kotabaru H. Abdul Hamid, S.ST dan Kepala Diskominfo. (*/rls/duk)
