LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Kalimantan Tengah, Sugi, mendesak pemerintah memaksimalkan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah semakin tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Sugi, kondisi kabut asap yang terus memburuk harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan. Penanganan karhutla, katanya, tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus diiringi langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk paparan asap.
“Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata. Ketika kabut asap semakin tebal, kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi persoalan yang ditangani seadanya. Masyarakat membutuhkan perlindungan, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta langkah antisipasi yang jelas dari pemerintah,” tegas Sugi.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait meningkatkan pelayanan kesehatan, menyediakan masker yang sesuai, memperkuat fasilitas kesehatan, serta melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan yang tepat.
Sugi turut menyoroti kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian khusus, terutama ketika kualitas udara memburuk.
Pemerintah juga diminta mempertimbangkan pembatasan aktivitas luar ruangan dan penyesuaian kegiatan belajar mengajar sesuai kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi dampak karhutla sendirian. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat. Penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugi menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah api dan kabut asap meluas. Upaya pencegahan harus diperkuat, termasuk pengawasan kawasan rawan kebakaran, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan karhutla.
BEM SI Kerakyatan Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Keberhasilan penanggulangan bencana, menurut mereka, tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi warga dari dampak yang ditimbulkan.
Sugi menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan udara yang sehat dan perlindungan kesehatan yang layak. Karena itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar dampak kabut asap tidak semakin membebani kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. (*/rls/red)
