Suriansyah Halim Tegaskan SHM Masih Sah, Bantah Tuduhan Penguasaan Tanah dan Hilangnya Inventaris

- Jurnalis

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Kuasa hukum Suriansyah Halim & Associate menyampaikan jawaban resmi atas laporan dan keterangan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah terkait dugaan penguasaan tanah, perusakan pagar, serta hilangnya inventaris di atas lahan berstatus SHM Nomor 11006/Langkai.

 

Dalam dokumen bertanggal 1 Agustus 2026, kuasa hukum menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11006/Langkai masih tercatat atas nama Mathilda Djamrud Dau dan belum terdapat akta maupun putusan pengadilan yang memindahkan hak milik kepada pihak lain.

Baca Juga :  LSM SUMBO-FKM Laporkan Sejumlah Nama ke Jampidsus dalam Kasus PT AKT, Minta Dugaan Kerugian Negara Rp4,2 Triliun Diusut Tuntas

 

Karena itu, mereka berpendapat klaim kepemilikan oleh DPD PDI Perjuangan Kalteng masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Suriansyah Halim juga membantah anggapan bahwa laporan kepolisian terhadap R. Atu Narang merupakan bukti keterlibatan dalam dugaan hilangnya inventaris.

 

Menurut kuasa hukum, laporan tersebut merupakan laporan dugaan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu.

 

Dalam pernyataannya, kuasa hukum turut menjelaskan bahwa pemasangan pagar dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap objek tanah yang diklaim sebagai milik kliennya. Mereka juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membentuk opini publik sebelum adanya putusan atau hasil penyelidikan yang berkekuatan hukum.

Baca Juga :  Perangi Rokok Ilegal, Bea Cukai Musnahkan 2,1 Juta Batang di Kobar

 

Di akhir dokumen, Suriansyah Halim & Associate menegaskan bahwa sengketa mengenai status kepemilikan tanah maupun dugaan hilangnya inventaris seharusnya diselesaikan melalui pembuktian di hadapan aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(*/rls/sgn/red)

Berita Terkait

FKM Desak APH Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kantor Gubernur Kalteng, Dugaan Unsur Kesengajaan Jadi Sorotan
IPJI Kalteng Desak Aparat Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kesra dan Ekonomi, Hasil Labfor Jadi Sorotan
Perangi Rokok Ilegal, Bea Cukai Musnahkan 2,1 Juta Batang di Kobar
Kejari Dalami Dugaan Penyimpangan Hibah KPU Palangka Raya, Hera Nugrahayu Diperiksa 6,5 Jam
Suriansyah Halim: Keadilan Harus Mudah Diakses, Proses Hukum Perlu Cepat dan Terukur
Polres Gunung Mas Musnahkan 172,6 Gram Sabu dari Dua Perkara Narkotika
DPO Kasus Pengadaan Pabrik Tepung Ikan Kobar, Ditangkap di Malang
Simpan 5 Paket Sabu di Celana Dalam, Dua Pria Diciduk Polisi di Rakumpit

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 05:42 WIB

FKM Desak APH Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kantor Gubernur Kalteng, Dugaan Unsur Kesengajaan Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 05:26 WIB

IPJI Kalteng Desak Aparat Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kesra dan Ekonomi, Hasil Labfor Jadi Sorotan

Rabu, 4 November 2026 - 12:23 WIB

Perangi Rokok Ilegal, Bea Cukai Musnahkan 2,1 Juta Batang di Kobar

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:24 WIB

Kejari Dalami Dugaan Penyimpangan Hibah KPU Palangka Raya, Hera Nugrahayu Diperiksa 6,5 Jam

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Suriansyah Halim: Keadilan Harus Mudah Diakses, Proses Hukum Perlu Cepat dan Terukur

Berita Terbaru

LINTAS OLAH RAGA

Bonus Disiapkan, Bupati Kobar Minta Atlet Utamakan Perjuangan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 12:24 WIB

LINTAS OLAH RAGA

Bupati Kobar Tekankan Kekompakan dan Strategi Hadapi Porprov 2026

Sabtu, 21 Nov 2026 - 12:19 WIB