LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Kuasa hukum Suriansyah Halim & Associate menyampaikan jawaban resmi atas laporan dan keterangan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah terkait dugaan penguasaan tanah, perusakan pagar, serta hilangnya inventaris di atas lahan berstatus SHM Nomor 11006/Langkai.
Dalam dokumen bertanggal 1 Agustus 2026, kuasa hukum menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11006/Langkai masih tercatat atas nama Mathilda Djamrud Dau dan belum terdapat akta maupun putusan pengadilan yang memindahkan hak milik kepada pihak lain.
Karena itu, mereka berpendapat klaim kepemilikan oleh DPD PDI Perjuangan Kalteng masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Suriansyah Halim juga membantah anggapan bahwa laporan kepolisian terhadap R. Atu Narang merupakan bukti keterlibatan dalam dugaan hilangnya inventaris.
Menurut kuasa hukum, laporan tersebut merupakan laporan dugaan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu.
Dalam pernyataannya, kuasa hukum turut menjelaskan bahwa pemasangan pagar dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap objek tanah yang diklaim sebagai milik kliennya. Mereka juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membentuk opini publik sebelum adanya putusan atau hasil penyelidikan yang berkekuatan hukum.
Di akhir dokumen, Suriansyah Halim & Associate menegaskan bahwa sengketa mengenai status kepemilikan tanah maupun dugaan hilangnya inventaris seharusnya diselesaikan melalui pembuktian di hadapan aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(*/rls/sgn/red)
