LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol, mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara, pengibaran bendera, maupun berbagai perlombaan. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui keadilan, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum, pemerataan pembangunan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Menurutnya, tema HUT ke-81 RI 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus diterjemahkan dalam kebijakan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti bagaimana rakyat dapat merasakan keadilan, mendapatkan kesempatan yang sama, memperoleh pelayanan publik yang baik, serta hidup dengan aman dan sejahtera,” ujar Pickrol.Senin 10-8-2026.
Ia menilai Indonesia telah mengalami banyak kemajuan selama 81 tahun merdeka. Namun, berbagai persoalan seperti kesenjangan sosial, ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam masih menjadi pekerjaan rumah.
“Kita tidak boleh hanya melihat Indonesia dari pembangunan fisik dan angka-angka pertumbuhan. Kita juga harus melihat apakah masyarakat kecil benar-benar merasakan hasil pembangunan,” tegasnya.
Pers Harus Berani Mengawal Kepentingan Publik
Pickrol juga mengingatkan pentingnya menjaga pers tetap kritis dan independen dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, pers tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Namun, pers juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengungkap fakta dan mempertanyakan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pers harus tetap menjadi mata dan telinga masyarakat. Ketika ada kebijakan yang baik, kita apresiasi. Tetapi ketika ada persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan berarti anti-pemerintah.
Kritik yang disampaikan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan masyarakat, kata dia, justru merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan pemerintahan berjalan pada jalur yang benar.
“Kita ingin pemerintah kuat, tetapi kekuatan pemerintah harus berjalan bersama kontrol publik. Pemerintah membutuhkan kritik yang sehat, sementara masyarakat membutuhkan pers yang berani, profesional dan berintegritas,” lanjutnya.
Jangan Sampai Kalteng Kaya, tetapi Rakyat Hanya Menonton
Khusus Kalimantan Tengah, IPJI berharap semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui pemerataan pembangunan hingga desa dan wilayah terpencil.
Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, konektivitas, serta akses informasi dinilai perlu terus diperkuat agar masyarakat di seluruh wilayah Kalteng mendapatkan kesempatan yang sama.
Kalteng yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, menurut Pickrol, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik dan derasnya arus informasi di media sosial.
Masyarakat, kata dia, harus tetap kritis, tetapi tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu, ujaran yang memecah belah, maupun kabar yang belum terverifikasi.
Merdeka Juga Berarti Merdeka dari Korupsi
Bagi IPJI Kalteng, semangat kemerdekaan juga harus diterjemahkan sebagai perjuangan melawan korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan.
“Korupsi harus dilawan, penyalahgunaan kewenangan harus diawasi, dan setiap rupiah uang negara harus dipastikan kembali kepada kepentingan masyarakat,” tegas Pickrol.
Ia mengajak masyarakat memperkuat pengawasan terhadap jalannya pembangunan dengan menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan tidak melakukan tuduhan tanpa dasar.
Pers, lanjutnya, harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang nyata. Pemerintah bekerja untuk rakyat, masyarakat ikut mengawasi, dan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Kalau tiga unsur ini berjalan dengan baik, saya yakin cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan sekadar slogan, tetapi bisa benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-81 RI akhirnya bukan sekadar tentang merayakan usia kemerdekaan. Lebih jauh, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari—dalam keadilan hukum, kesejahteraan ekonomi, pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan keberanian rakyat mengawal kepentingannya sendiri.(*/rls/sgn/red)
