Ketua TP PKK Kalteng Dorong Penguatan SDM Berbasis Keluarga, Target Stunting 18,8 Persen pada 2026

- Jurnalis

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) berbasis keluarga menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026).

Menurut Aisyah, pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi unggul menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang menempatkan SDM sebagai pilar utama pembangunan.

“Rakorda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas nasional, sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah dan Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Aisyah.

Ia menekankan bahwa tahun 2026 merupakan fase penting dalam pelaksanaan RPJMD, di mana intervensi pembangunan harus semakin terarah dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui penguatan institusi keluarga.

Tren Stunting Menurun, Upaya Perlu Diperkuat

Dalam paparannya, Aisyah mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari 27,4 persen pada 2021, angka tersebut turun menjadi 22,1 persen pada 2024.

Pemerintah daerah menargetkan penurunan lebih lanjut menjadi 20,6 persen pada 2025 dan mencapai 18,8 persen pada 2026.

“Capaian ini tentu patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat kita lengah. Dibutuhkan kerja keras yang lebih terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan agar target dapat tercapai,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, melainkan juga menyangkut kualitas SDM, produktivitas, serta daya saing daerah dalam jangka panjang.

Baca Juga :  Malam Renungan Palagan Sambi : Mengenang 78 Tahun Operasi Penerjunan Pertama RI di Kalimantan

“Stunting adalah isu multidimensi yang berkaitan erat dengan kemiskinan, pola asuh, sanitasi, hingga akses layanan dasar. Oleh karena itu, penanganannya harus melibatkan seluruh sektor,” jelasnya.

Peran Strategis Program Bangga Kencana

Aisyah juga menyoroti pentingnya Program Bangga Kencana sebagai instrumen strategis dalam pembangunan keluarga. Program ini mencakup intervensi sepanjang siklus kehidupan, dengan fokus utama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi periode krusial dalam pencegahan stunting.

Sejumlah program prioritas yang terus diperkuat antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program pemberdayaan lansia (SIDAYA).

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan platform digital dalam edukasi keluarga serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Semua program ini harus dijalankan secara optimal dan tepat sasaran agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci

Aisyah menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, koordinasi yang solid, serta kualitas implementasi di tingkat daerah.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap intervensi berbasis data.

“Rakorda ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi untuk memastikan bahwa setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Penguatan Data dan Evaluasi Program

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dalam mendukung kebijakan penurunan stunting.

Menurutnya, penurunan prevalensi stunting dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024 merupakan capaian positif, namun masih membutuhkan upaya optimal untuk mencapai target 18,8 persen pada 2026.

Baca Juga :  Polsek Rungan Gelar  Minggu kasih, Kapolsek Ajak Warga Aktif Sampaikan Aspirasi Kamtibmas 

“Diperlukan monitoring dan evaluasi yang konsisten, pengukuran 31 indikator layanan, serta evaluasi realisasi anggaran agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bangga Kencana tahun 2025 telah mencapai kategori minimal “Baik”, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, seperti tingginya angka kehamilan tidak diinginkan.

Dukungan Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahyuniati, yang hadir secara daring, menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan keluarga.

Ia menyebutkan bahwa program pembangunan keluarga telah terintegrasi dengan delapan program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta percepatan penurunan stunting berbasis keluarga.

“Seluruh pihak diharapkan dapat menyusun strategi bersama untuk meningkatkan capaian program dan mengatasi berbagai tantangan di lapangan,” katanya.

Apresiasi Kinerja Daerah

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pemerintah provinsi juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta menunjukkan kinerja baik dalam penanganan stunting tahun 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, para bupati dan wali kota, Ketua TP PKK kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan media.

Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan fokus pada pembangunan keluarga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis target penurunan stunting dapat tercapai, sekaligus mempercepat terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.(*/rls/sgn/red)

 

 

 

Sumber MMC Kalteng

Berita Terkait

Fraksi PDIP DPRD Barito Utara Minta OPD Sosialisasi Bahaya Konsumsi Obat Tanpa Pengawasan Tenaga Medis
Sekum DAD Barito Utara Klarifikasi Polemik Pemberitaan, Tegaskan Hinting Pali dan Portal Adat Tetap Dihormati sebagai Kearifan Lokal
Jalan Rusak KM 49 Muara Teweh–Puruk Cahu Picu Kemacetan Puluhan Kilometer, Pengguna Jalan Keluhkan Lambatnya Penanganan BPJN
FKM Soroti Proyek Jalan Desa Pulau Kaladan Rp1 Miliar, Minta Klarifikasi Dinas PUPR Kapuas
Anggota DPRD Patih Herman AB: Kapolres Cup 2026 Adalah Bukti Nyata Dukungan Polri Terhadap Atlet PBVSI Barito Utara
Satresnarkoba Polres Barito Utara Tangkap AS Pengedar Sabu di Kecamatan Teweh Baru
Reklamasi Lahan Eks Tambang PT REM di Barito Timur Jadi Sorotan, Publik Dorong Transparansi dan Percepatan Pemulihan
Aktivitas PETI dengan Lanting Sedot di Sungai Kahayan Dikeluhkan Warga, Alur Pelayaran Kian Dangkal

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:51 WIB

Fraksi PDIP DPRD Barito Utara Minta OPD Sosialisasi Bahaya Konsumsi Obat Tanpa Pengawasan Tenaga Medis

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:28 WIB

Sekum DAD Barito Utara Klarifikasi Polemik Pemberitaan, Tegaskan Hinting Pali dan Portal Adat Tetap Dihormati sebagai Kearifan Lokal

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:03 WIB

Jalan Rusak KM 49 Muara Teweh–Puruk Cahu Picu Kemacetan Puluhan Kilometer, Pengguna Jalan Keluhkan Lambatnya Penanganan BPJN

Rabu, 17 Juni 2026 - 08:16 WIB

FKM Soroti Proyek Jalan Desa Pulau Kaladan Rp1 Miliar, Minta Klarifikasi Dinas PUPR Kapuas

Senin, 15 Juni 2026 - 16:52 WIB

Anggota DPRD Patih Herman AB: Kapolres Cup 2026 Adalah Bukti Nyata Dukungan Polri Terhadap Atlet PBVSI Barito Utara

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page