Kadis Dikbud Kobar Jelaskan SPMB SD, Usia 7 Tahun Jadi Prioritas Penerimaan

- Jurnalis

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Muhammad Alamsyah, S.Pd., M.Pd memberikan penjelasan terkait adanya pertanyaan masyarakat mengenai calon murid yang belum diterima dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) melalui jalur domisili.

Muhammad Alamsyah menyampaikan, pelaksanaan penerimaan murid baru jenjang SD dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800/106/Sekre./Dikbud Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis SPMB jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.

“Sehubungan dengan berkembangnya informasi dan pertanyaan dari masyarakat mengenai adanya calon murid yang tidak diterima pada SPMB jenjang SD melalui jalur domisili karena belum memenuhi batas usia minimal, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan penerimaan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menerangkan, calon murid kelas 1 SD wajib berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Selain itu, calon murid berusia paling rendah 6 tahun juga dapat mendaftar dengan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Perahu Terbalik di Sungai Kinipan, Satu Pemancing Masih Dalam Pencarian

“Calon murid yang berusia 7 tahun ke atas menjadi prioritas dalam penerimaan kelas 1 SD. Sementara usia di bawah ketentuan hanya dapat diberikan pengecualian apabila memenuhi persyaratan, seperti memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis yang dibuktikan melalui rekomendasi tertulis,” katanya.

Muhammad Alamsyah menegaskan, usia 7 tahun merupakan ketentuan yang menjadi perhatian utama dalam penerimaan peserta didik baru.

“Yang wajib 7 tahun itu adalah hak anak yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar bidang pendidikan. Jadi pemerintah berkewajiban memastikan anak-anak yang sudah memenuhi usia tersebut mendapatkan layanan pendidikan dasar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, jalur domisili merupakan mekanisme penerimaan yang mempertimbangkan tempat tinggal calon murid berdasarkan wilayah yang telah ditentukan. Namun, jalur tersebut tidak menghilangkan persyaratan dasar, termasuk batas usia minimal.

Baca Juga :  Polantas Menyapa, Kasat Lantas Pimpin Langsung Sosialisasi di PO Logos Jl. RTA Milono dalam Rangka Ops Zebra Telabang 2025

“Meski calon murid berdomisili dekat dengan sekolah tujuan, apabila belum memenuhi ketentuan usia yang dipersyaratkan, maka belum dapat ditetapkan sebagai calon murid yang memenuhi syarat pada tahun berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan batas usia dilakukan untuk memastikan peserta didik memiliki kesiapan dalam mengikuti proses pembelajaran, baik dari aspek perkembangan fisik, sosial, emosional, maupun akademik.

Dikbud Kobar juga memastikan pelaksanaan SPMB dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa intervensi.

“Kami berkomitmen agar seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di Kabupaten Kotawaringin Barat,” katanya.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi terkait SPMB melalui kanal resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun satuan pendidikan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait proses penerimaan murid baru. (Rd)

Berita Terkait

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum
Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar
Peternak Ayam Hadiahi Bangkai Ayam ke Kantor PLN, Protes Pemadaman Listrik yang Rugikan Usaha
Patih Herman, Mendorong Peningkatkan Kompetensi Pelayanan ASN Yang Berkualitas Melalui Penyusunan RPK-JMD
BNNP Kalteng Tutup Bimtek Lifeskill di Tumbang Nusa, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Senin, 9 November 2026 - 11:35 WIB

Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian

Minggu, 8 November 2026 - 16:46 WIB

SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum

Sabtu, 7 November 2026 - 16:41 WIB

Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar

Berita Terbaru