BNN Kalteng dan Dewan Adat Dayak Sepakati Penguatan Peradilan Adat untuk Perangi Narkoba

- Jurnalis

Jumat, 5 Desember 2025 - 15:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palangka Raya — Upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Tengah memasuki babak baru. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dewan Adat Dayak (DAD), Batamad, GDAN, serta para Damang se-Kalteng sepakat memperkuat penerapan peradilan adat sebagai benteng sosial dalam pemberantasan narkoba.

 

Kesepakatan itu dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penerapan Peradilan Hukum Adat Dayak dalam P4GN yang berlangsung pada 4–5 Desember 2025 di Hotel M Bahalap Palangka Raya.

 

Gubernur: Pengedar Narkoba Layak Diusir dari Tanah Dayak

Gubernur Kalimantan Tengah melalui Plt. Kepala Kesbangpol, Muhammad Rusan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengerahkan seluruh struktur masyarakat adat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

 

“Pengedar narkoba harus diusir dari Tanah Dayak. Para Damang perlu merumuskan sanksi adat yang tegas namun tetap sejalan dengan hukum formal,” ujar Rusan.

 

Ancaman Meluas, 6.000 Warga Terpapar

BNN Kalteng memaparkan kondisi yang mengkhawatirkan. Sepanjang 2025, lebih dari 6.000 warga usia produktif terpapar narkoba.

 

Aparat juga berhasil mengamankan 14,9 kilogram sabu dan 345 butir ekstasi. Situasi ini menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu jalur transit dan pasar potensial bagi jaringan gelap narkotika.

Sanksi Adat Diusulkan Diperkuat

Baca Juga :  Perkuat Kekuatan Militer Kalimantan Tengah, Kasdim Palangka Raya Dampingi Pangdam XXII Tambun Bungai Tinjau Lokasi Pembangunan Resimen Induk

Damang Sebangau Kota, Wawan Embang, menjelaskan bahwa Perjanjian Tumbang Anoi yang menjadi rujukan utama hukum adat Dayak masih belum memuat aturan khusus terkait tindak pidana narkoba.

 

Namun, peradilan adat memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi sosial seperti pengucilan, pemiskinan, hingga pengusiran dari wilayah adat.

 

“Perlu perumusan aturan yang lebih konkret tanpa melampaui kewenangan adat,” ujarnya.

DAD Susun ‘Basara Peradilan Adat’

 

Sekretaris DAD Kalteng, Yulindra Dedy, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah menyusun Basara Peradilan Adat, pedoman hukum adat baru yang akan memasukkan ketentuan penanganan perkara narkotika. Ia juga mengusulkan sumpah adat bagi hakim peradilan umum untuk memperkuat integritas dalam penegakan hukum.

 

GDAN Ungkap Fakta Mengejutkan: 90% ODGJ Terkait Narkoba

Ketua GDAN, Sadrakh Gori Henoch Binti, mengungkapkan bahwa 90 persen pasien dengan gangguan jiwa di salah satu rumah gangguan jiwa di Palangka Raya mengalami kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba.

 

GDAN juga menegaskan kesiapan bekerja sama dengan Damang, BNN, dan kepolisian dalam menindak setiap laporan, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat.

 

Batamad: Negara dan Adat Harus Satu Barisan

Ketua Bidang Hukum Batamad, Heronika Rahan, menekankan pentingnya kolaborasi antara hukum negara dan hukum adat.

Baca Juga :  DPRD Pulang Pisau Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Pesisir Wilayah 

 

“Negara melawan narkoba melalui UU Narkotika; masyarakat adat Dayak melawannya melalui hukum adat,” tegasnya.

 

Ia menyatakan bahwa Perda No.16/2008 dan Perda No.3/2019 menjadi dasar legal bagi Batamad dan DAD dalam memperkuat peradilan adat.

Desakan Revisi Hukum Adat Tumbang Anoi

Selama dua hari diskusi, sejumlah rekomendasi muncul, antara lain:

perlunya revisi hukum adat Tumbang Anoi, khususnya Pasal 44 dan 96;

pentingnya payung hukum formal untuk memperkuat kewenangan Damang;

usulan pemasangan foto pengedar narkoba di tempat publik;

hingga pemberlakuan sanksi adat terberat berupa pemiskinan pelaku.

 

Diskusi juga menyinggung adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba di beberapa wilayah.

Rapat Sepakat: Adat Adalah Benteng Pertahanan

Rapat akhirnya menyepakati sejumlah langkah strategis, yaitu:

revisi hukum adat Tumbang Anoi dengan memasukkan aturan khusus terkait narkoba;

pembentukan unit GDAN di seluruh daerah;

penyusunan MoU antara DAD, Damang, GDAN, BNN, dan Polda;

peningkatan pelaporan dari Damang terhadap dugaan peredaran narkoba;

serta sinergi antara DAD–Batamad–BNN–Polda dalam penegakan adat.

Sinergi Adat dan Negara Jadi Kunci

Sinergi antara negara dan masyarakat adat menjadi pesan utama dari rapat koordinasi ini. Melalui penguatan hukum adat, penyusunan Basara Peradilan.(*/rls/tim/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru