LINTAS KALIMANTAN | Kapuas – Aparat gabungan yang terdiri dari unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu mengambil langkah tegas dalam upaya menekan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih terjadi di wilayah hukum Polsek Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Rabu (15/4/2026).
Kegiatan penertiban yang dipusatkan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta area sekitar jembatan Desa Sei Hanyo tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kapuas Hulu, Ipda Zaenal Abidin, SH, ME, bersama unsur pemerintah kecamatan, TNI, dan perangkat desa.
Turut hadir dalam kegiatan itu Camat Kapuas Hulu beserta jajaran staf, Danramil 1011-11 Kapuas Hulu bersama anggota Babinsa, serta aparat desa setempat. Langkah ini menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam memberantas praktik tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Kapolsek Kapuas Hulu, Ipda Zaenal Abidin, menegaskan bahwa penindakan terhadap aktivitas PETI merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah sekaligus melindungi kelestarian lingkungan.
“Penambangan ilegal sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran air sungai, hingga berpotensi menyebabkan longsor yang membahayakan infrastruktur seperti jembatan dan fasilitas umum lainnya,” tegasnya di sela kegiatan.
Dalam operasi tersebut, aparat gabungan melakukan pemasangan spanduk larangan di sejumlah titik strategis yang kerap menjadi akses menuju lokasi tambang. Spanduk tersebut berisi peringatan keras kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Selain larangan, spanduk itu juga memuat penjelasan terkait ancaman sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana pelaku PETI dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun serta denda maksimal Rp100 miliar.
Tidak berhenti pada pemasangan spanduk, Kapolsek bersama personel juga memasang garis polisi (police line) di area bekas galian tambang serta jalur masuk menuju lokasi penambangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas operasional yang berlangsung di kawasan tersebut.
Fokus pengawasan juga diarahkan ke aliran sungai, di mana petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah rakit tambang yang sebelumnya digunakan sebagai sarana aktivitas PETI. Dari hasil pengecekan, aparat memastikan seluruh kegiatan operasional telah dihentikan.
Menurut Ipda Zaenal Abidin, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga edukatif dan preventif. Aparat gabungan turut memberikan imbauan secara langsung kepada warga dan para pekerja tambang mengenai dampak buruk penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pencemaran sungai akibat aktivitas tambang dapat berdampak luas, mulai dari kualitas air yang menurun hingga terganggunya ekosistem perairan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Kami berharap warga memahami bahwa aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak masa depan lingkungan dan membahayakan keselamatan bersama,” ujarnya.
Kapolsek juga menegaskan bahwa wilayah bekas tambang kini berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan, dan pihaknya tidak akan segan mengambil langkah hukum apabila masih ditemukan aktivitas PETI di kemudian hari.
Melalui kegiatan ini, aparat memastikan informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku tambang ilegal telah tersampaikan secara luas kepada masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelestarian wilayah Kapuas Hulu. (*/rls/hms/red)
