Rumah Dinas Kadisdik Kalteng Diduga Ditempati Pihak Lain, Publik Tunggu Penjelasan Resmi Soal Legalitas Penggunaan Aset

- Jurnalis

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Dugaan penggunaan rumah dinas jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah oleh pihak yang bukan pemegang jabatan menjadi sorotan. Informasi yang berkembang menyebut rumah dinas yang merupakan aset pemerintah daerah tersebut diduga ditempati oleh seseorang yang bukan Kepala Dinas Pendidikan, bahkan disebut bukan pegawai di lingkungan instansi tersebut.

Hingga berita ini disusun, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak berwenang. Namun, apabila benar, kondisi itu berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemanfaatan aset daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sabtu 27-7-2026.

Rumah dinas jabatan merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat tertentu. Karena melekat pada jabatan, penggunaannya pada prinsipnya harus sesuai dengan peruntukan dan didasarkan pada keputusan atau persetujuan pejabat yang berwenang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut pada intinya mengatur bahwa penggunaan aset pemerintah harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan fungsi serta peruntukannya.

Baca Juga :  Dukung Keberlanjutan MBG, Ratusan Warga Sampaikan Sejumlah Catatan kepada Pemprov Kalteng

Apabila rumah dinas jabatan dimanfaatkan oleh pihak lain, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai dasar administrasi maupun dasar hukum yang menjadi landasan penggunaan aset tersebut.

Sehubungan dengan informasi yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Penjelasan resmi juga diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Beberapa hal yang dinilai penting untuk dijelaskan antara lain:

Benarkah rumah dinas jabatan Kepala Dinas Pendidikan saat ini ditempati oleh pihak yang bukan pemegang jabatan?

Baca Juga :  Polres Barito Utara Tegaskan Komitmen, Satresnarkoba Ungkap Kasus Sabu di Lanjas

Jika benar, apakah terdapat surat keputusan, izin, atau dasar hukum yang mengatur penggunaan rumah dinas tersebut?

Siapa pejabat yang memberikan persetujuan atas penggunaan aset tersebut?

Apakah penggunaan rumah dinas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Apakah penggunaan aset tersebut telah tercatat dalam administrasi Barang Milik Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

Upaya Konfirmasi

Media ini telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh konfirmasi terkait informasi tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau penjelasan resmi.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat penjelasan resmi atau informasi tambahan, berita ini akan diperbarui sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan mengedepankan kepentingan publik. (*/rls/sgn/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru