LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan insan pers sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan saat menggelar silaturahmi dan dialog bersama sekitar 150 insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, Palangka Raya, Minggu (28/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog itu menjadi wadah bagi pemerintah provinsi untuk menyampaikan berbagai isu strategis pembangunan sekaligus mendengar masukan dari kalangan media. Gubernur menilai, keberadaan pers memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Media merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Wartawan memiliki peran besar untuk meluruskan berbagai miskomunikasi terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, akurat, dan berdasarkan fakta,” ujar Agustiar Sabran.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah persoalan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari sektor kesehatan, penataan pertambangan rakyat, hingga peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
Fokus Pembenahan Pelayanan Kesehatan
Salah satu isu utama yang dibahas adalah meningkatnya jumlah pasien di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya yang menyebabkan tingginya beban pelayanan rumah sakit rujukan terbesar di Kalimantan Tengah tersebut.
Menurut Agustiar Sabran, persoalan overkapasitas tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah fasilitas rumah sakit, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan layanan kesehatan dasar di seluruh kabupaten dan kota.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi pelayanan di tingkat Puskesmas menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh penanganan medis sejak dini tanpa harus seluruhnya dirujuk ke rumah sakit provinsi.
“Penguatan kapasitas pelayanan di tingkat Puskesmas harus dioptimalkan agar kendala medis awal dapat ditangani tanpa harus merujuk semua pasien ke rumah sakit utama,” tegasnya.
Dengan sistem layanan kesehatan yang lebih merata, diharapkan beban pelayanan di RSUD Doris Sylvanus dapat berkurang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penanganan Tambang Emas Tanpa Izin
Selain sektor kesehatan, dialog juga membahas persoalan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya mencari solusi melalui percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun proses tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar proses legalisasi wilayah pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Penyelesaian persoalan ini memerlukan sinergi seluruh pemerintah daerah agar proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dapat segera direalisasikan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di sektor pertambangan rakyat sekaligus mengurangi aktivitas pertambangan ilegal.
Dorong Keterbukaan Informasi Publik
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan media sehingga setiap informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk semakin proaktif memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Pergantian kepemimpinan di lingkungan Diskominfosantik juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pelayanan informasi publik, serta membangun kerja sama yang lebih baik dengan seluruh media di Kalimantan Tengah.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan insan pers, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap berbagai program pembangunan dapat tersampaikan secara objektif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(*/rls/sgn/red)
