DPRD Kalteng Perkuat Sinkronisasi Raperda Penanaman Modal dan PTSP, Fokus pada Kepastian Hukum dan Efektivitas Layanan

- Jurnalis

Selasa, 28 April 2026 - 09:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna memastikan regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan iklim investasi di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Pemerintah Provinsi, yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalteng, Senin (27/4/2026).

Rapat lanjutan ini menjadi bagian penting dari proses sinkronisasi substansi Raperda agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional, sekaligus menjawab kebutuhan pelayanan perizinan dan investasi yang semakin dinamis.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa pembahasan Raperda masih memerlukan penyempurnaan secara menyeluruh, terutama pada aspek substansi dan penyesuaian terhadap aturan yang lebih tinggi.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat Pansus sebelumnya pada 10 Februari 2026, terdapat sejumlah materi muatan yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan perkembangan regulasi terbaru di tingkat nasional.

“Materi Raperda ini masih memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi restrukturisasi substansi maupun penyesuaian terhadap perkembangan regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta aturan turunannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” ujarnya.

Baca Juga :  Polresta Palangka Raya Tes Urine Personel, Seluruh Anggota Satresnarkoba Dinyatakan Negatif Narkoba

Ia menekankan, DPRD melalui Pansus ingin memastikan bahwa perda yang nantinya disahkan benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

“Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasi di daerah, Pansus bersama Tim Pemerintah Provinsi telah menyepakati perlunya penyelarasan dan perbaikan naskah Raperda sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya,” katanya.

Lebih lanjut, Siti Nafsiah mengungkapkan bahwa Pansus DPRD juga telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrumen utama dalam pembahasan. Dokumen tersebut memuat berbagai catatan penting, termasuk identifikasi pasal-pasal yang masih belum selaras dengan regulasi di atasnya.

Menurutnya, DIM menjadi pedoman strategis bagi DPRD dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap naskah revisi yang telah diajukan oleh Tim Pemerintah Provinsi.

“Naskah revisi yang disampaikan pada 13 April 2026 telah kami distribusikan kepada seluruh anggota Pansus untuk dipelajari secara seksama, sehingga dapat dipastikan sejauh mana substansi revisi telah mengakomodasi hasil pembahasan sebelumnya, termasuk masukan yang tertuang dalam DIM,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Darliansjah menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD, khususnya Pansus, dalam mengawal proses pembahasan Raperda tersebut.

Baca Juga :  Berbagi Sukacita, Kapolres Bersama Panitia Natal Kabupaten Kobar Gelar Bansos di Yayasan Kasih Anak Bangsa

Ia menyebut pembahasan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan investasi dan perizinan yang lebih tertata, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

“Hal ini agar proses penyelesaiannya berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati, bahkan bila memungkinkan dapat dipercepat,” ujarnya.

Darliansjah juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi agar hasil akhir Raperda benar-benar komprehensif serta mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelayanan penanaman modal dan PTSP.

“Ke depan, kami berharap pembahasan dapat lebih fokus, khususnya pada pasal-pasal yang menjadi substansi utama,” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hero Harapanno Mandouw beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Melalui pembahasan intensif ini, DPRD Kalteng menegaskan perannya sebagai lembaga legislasi yang memastikan setiap regulasi daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum nasional, tetapi juga mampu menjadi instrumen percepatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah. (*/rls/sgn/red)

 

 

 

Sumber MMC Kalteng

 

Berita Terkait

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat
NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme
Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian
SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum
Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar
Peternak Ayam Hadiahi Bangkai Ayam ke Kantor PLN, Protes Pemadaman Listrik yang Rugikan Usaha
Patih Herman, Mendorong Peningkatkan Kompetensi Pelayanan ASN Yang Berkualitas Melalui Penyusunan RPK-JMD
BNNP Kalteng Tutup Bimtek Lifeskill di Tumbang Nusa, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:05 WIB

Anggaran Rehabilitasi Toilet Rp1,596 Miliar di Disdik Kalteng Diaudit Inspektorat

Rabu, 11 November 2026 - 06:23 WIB

NGOPI APPI Kalteng Perkuat Solidaritas Pengusaha Pengelasan, Dorong Kolaborasi dan Profesionalisme

Senin, 9 November 2026 - 11:35 WIB

Penambang Pasir Klaim Rawat Jalan Setempat, Tokoh Masyarakat Soroti Galian

Minggu, 8 November 2026 - 16:46 WIB

SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung, Pengusutan Dugaan Penyimpangan Jangan Berhenti pada Satu Oknum

Sabtu, 7 November 2026 - 16:41 WIB

Penambangan Pasir Diduga Merusak Jalan Antara Desa Kumpai Batu Atas ke Rencana Bandara Baru di Kobar

Berita Terbaru