Klinik Lapas Kotabaru Resmi Jadi FKTP, Layanan Kesehatan Warga Binaan Naik Kelas

- Jurnalis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN ||  Layanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru memasuki babak baru. Klinik kesehatan internal Lapas kini resmi ditetapkan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

 

Penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Dengan status FKTP, Klinik Lapas Kotabaru dapat memberikan layanan kesehatan primer secara lebih lengkap, termasuk akses layanan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Peresmian sekaligus launching Klinik Lapas Kotabaru-Banjarbaru dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tanjung digelar pada Kamis (11/8/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Erwedi Supriyatno, bersama Kepala Lapas Kelas IIA Kotabaru, Doni Hardiansyah.

 

Erwedi menilai hadirnya FKTP di lingkungan pemasyarakatan merupakan hasil sinergi lintas sektor, terutama dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta BPJS Kesehatan.

 

“Ini bukti nyata sinergi lintas sektor. Kehadiran FKTP di Lapas dan Bapas tidak lepas dari dukungan penuh Dinas Kesehatan, RSUD, Disdukcapil, dan BPJS,” ujar Erwedi.

 

Menurutnya, status FKTP akan mempermudah warga binaan memperoleh layanan kesehatan selama menjalani masa pidana maupun ketika memasuki masa integrasi melalui Bapas.

Baca Juga :  Legalitas Penggunaan Pelabuhan Jelapat untuk CPO Dipertanyakan, PT BKI dan Dishub Barsel Kompak Bungkam

 

“Baik saat menjalani pidana maupun ketika bebas bersyarat melalui Bapas, kesehatan mereka harus dijamin,” tegasnya.

 

Kalapas Kelas IIA Kotabaru Doni Hardiansyah menyebut perubahan status Klinik Lapas menjadi FKTP sebagai sebuah terobosan dalam pelayanan kesehatan warga binaan.

 

“Yang paling membanggakan adalah akses kesehatan kini hadir di dalam Lapas. Warga binaan tidak perlu lagi bergantung pada FKTP asalnya. Semua layanan dasar tersedia di Lapas Kotabaru,” katanya.

 

Dengan status tersebut, warga binaan dapat memperoleh layanan dokter umum, dokter gigi, pemeriksaan laboratorium, pelayanan farmasi hingga rujukan ke rumah sakit melalui JKN.

 

Doni mengatakan, mekanisme rujukan juga dibuat lebih sederhana. Warga binaan cukup menjalani pemeriksaan awal di Klinik Lapas. Jika membutuhkan penanganan lanjutan, proses rujukan melalui JKN dapat segera dilakukan.

 

“Alur rujukan kami sederhanakan. Cukup diperiksa di klinik, bila perlu langsung diproses JKN ke RSUD. Tidak ada lagi birokrasi berbelit,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, kualitas pelayanan akan terus dijaga melalui dukungan tenaga kesehatan serta pemenuhan standar pelayanan. Ke depan, pihaknya juga mendorong semakin banyak warga binaan memindahkan FKTP mereka ke Klinik Lapas agar akses pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Baca Juga :  Polsek Rungan Gelar “Jum’at Curhat”, Serap Aspirasi Warga Kecamatan Rungan

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru Erwin Simanjuntak menegaskan, penetapan Klinik Lapas sebagai FKTP sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC).

 

“Kami memastikan Klinik Lapas Kelas IIA Kotabaru masuk jejaring FKTP. Semua warga binaan terjamin hak kesehatannya melalui JKN. Tidak ada yang tertinggal, termasuk mereka yang sedang menjalani masa binaan di Lapas Kotabaru,” ungkap Erwin.

 

Dinas Kesehatan, lanjutnya, akan melakukan pembinaan secara berkala, termasuk memastikan ketersediaan obat esensial dan mengawal proses akreditasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

 

Dengan hadirnya FKTP di lingkungan Lapas, layanan kesehatan bagi warga binaan di Kotabaru tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hak memperoleh pelayanan kesehatan tetap terpenuhi bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di balik tembok pemasyarakatan.(*/rla/duk)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru