LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap berjalan normal di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) patut dilihat dari sudut pandang yang lebih luas.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/9/2026), Suharyanto menyebut lalu lintas, toko, rumah makan, dan aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Menurutnya, gangguan paling terasa berada pada sektor penerbangan akibat asap tebal yang menghambat penerbangan komersial maupun operasi modifikasi cuaca (OMC).
Laporan tersebut tentu penting sebagai gambaran pemerintah mengenai kondisi makro di lapangan. Namun, istilah “normal” menjadi persoalan ketika diletakkan berdampingan dengan pengalaman masyarakat dan data kesehatan di daerah terdampak.
Di Palangka Raya, misalnya, Dinas Kesehatan mencatat 9.324 kasus ISPA sejak Juni hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen terjadi pada bayi dan balita, 40 persen pada kelompok dewasa, dan 30 persen pada lansia.
Bahkan, pada periode 1–20 September saja tercatat 2.076 kasus, sementara sepanjang Agustus mencapai 3.104 kasus.
Angka-angka tersebut setidaknya menunjukkan bahwa dampak kabut asap tidak berhenti di landasan pacu bandara.
Asap masuk ke rumah-rumah, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik. Anak-anak menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah pada 22 September juga mencatat laporan dari 27 satuan pendidikan berupa 339 kasus ISPA, 72 kasus sesak napas/asma, serta 132 kasus iritasi mata maupun kulit.
Sebelumnya, kualitas udara Palangka Raya bahkan membuat pemerintah kota mengambil langkah pembelajaran jarak jauh. Pada 10 September, ISPU tercatat mencapai 960, sehingga sekolah PAUD, SD, dan SMP menerapkan PJJ pada 11–12 September sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik.
Pertanyaannya kemudian, apakah kehidupan benar-benar dapat disebut normal hanya karena toko masih buka, rumah makan tetap melayani pelanggan, dan kendaraan masih berlalu-lalang?
Normal secara ekonomi belum tentu berarti normal secara kesehatan.
Masyarakat mungkin tetap keluar rumah karena harus bekerja. Pedagang tetap membuka toko karena kebutuhan ekonomi. Pengemudi tetap berada di jalan karena harus mencari nafkah. Anak-anak tetap membutuhkan pendidikan.
Aktivitas tersebut berjalan bukan selalu karena kondisi udara aman, tetapi karena kehidupan memang tidak bisa berhenti begitu saja.
Di sisi lain, pemerintah daerah sendiri masih memperlakukan karhutla sebagai kondisi yang membutuhkan penanganan serius. Pemkot Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 8 Oktober 2026 karena kondisi lapangan masih menunjukkan tingginya kejadian dan potensi karhutla.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun terus melakukan pemadaman dan pembasahan gambut. Laporan lapangan juga menunjukkan adanya potensi api bawah permukaan pada lahan gambut yang membuat penanganan jauh lebih sulit.
Artinya, persoalan karhutla tidak semata-mata tentang berapa hektare lahan yang masih terbakar.
Asap adalah bagian dari dampak bencana yang juga harus dihitung.
Jika luas lahan yang terbakar semakin kecil, tentu itu merupakan perkembangan positif. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari luasan api yang tersisa.
Kualitas udara, gangguan kesehatan, aktivitas sekolah, keselamatan penerbangan, serta kondisi kelompok masyarakat rentan juga perlu menjadi bagian dari indikator penanganan bencana.
Pemerintah pusat dan daerah tentu memiliki data serta perspektif masing-masing. Namun, suara masyarakat di lapangan juga merupakan bagian penting dalam menggambarkan kondisi bencana secara utuh.
Sebab bagi warga yang harus memakai masker, anak yang mengalami batuk dan sesak, lansia yang kesulitan bernapas, atau orang tua yang khawatir melepas anak ke sekolah, kabut asap bukan sekadar gangguan penerbangan.
Karena itu, laporan mengenai karhutla kepada Presiden idealnya tidak hanya menjelaskan bahwa roda ekonomi masih berputar. Laporan juga perlu menggambarkan seberapa besar dampak kesehatan dan sosial yang harus ditanggung masyarakat agar roda kehidupan tersebut tetap berjalan.
Di titik inilah istilah “kehidupan berjalan normal” perlu dibaca secara hati-hati.
Sebab masyarakat yang tetap beraktivitas belum tentu sedang hidup dalam kondisi normal.
Bisa jadi mereka hanya sedang bertahan di tengah keadaan yang belum normal.(/rls/red)*
