Palangka Raya — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah kembali menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya yang melibatkan PT Investasi Mandiri pada periode 2020–2025.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial IH, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, serta ETS, karyawan PT Investasi Mandiri.
Asisten Intelijen Kejati Kalteng Hendri Hanafi menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh, tim penyidik menetapkan dua orang tersangka,” ujar Hendri Hanafi saat konferensi pers di Kantor Kejati Kalteng, Senin malam (22/12/2025).
Menurut Hendri, tersangka IH diduga terlibat bersama tersangka sebelumnya dalam proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Investasi Mandiri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Yang bersangkutan diduga turut melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan RKAB serta diduga menerima pemberian atau janji yang berkaitan dengan penerbitan persetujuan tersebut,” katanya.
Dalam perkara ini, Kejati Kalteng sebelumnya telah menetapkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Vent Christway alias VC sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. VC diduga berperan sentral dalam praktik korupsi penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya yang dilakukan PT Investasi Mandiri.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng Wahyudi Eko Husodo menjelaskan, modus yang digunakan tersangka VC berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan, sehingga memungkinkan penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya, baik ke luar negeri maupun pasar domestik, secara tidak sah.
“Dalam perkara ini, estimasi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan saat ini masih dalam proses audit oleh BPKP Pusat,” ujar Wahyudi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kejati Kalteng menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
