JAKARTA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Dalam pertemuan itu, Gubernur memaparkan kondisi tata ruang Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih berstatus kawasan hutan. Menurutnya, karakteristik tersebut menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain.
“Kurang lebih 81 persen wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan. Sisanya sekitar 19 persen adalah APL (Area Penggunaan Lain) yang berfungsi sebagai zona penyangga,” ujar Gubernur.
Ia menekankan pentingnya peran APL sebagai buffer zone untuk menjaga keberlanjutan kawasan hutan utama. Karena itu, Pemprov Kalteng mengusulkan adanya fleksibilitas pemanfaatan anggaran pusat, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), guna mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di wilayah penyangga tersebut.
Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah normalisasi sungai. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga tata kelola air, mengurangi risiko banjir saat musim hujan, serta mempertahankan kelembapan lahan gambut di musim kemarau — faktor penting dalam pencegahan karhutla.
“Pengaturan tata air yang baik bukan hanya soal banjir, tetapi juga kunci menjaga gambut tetap basah agar tidak mudah terbakar,” katanya.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, Gubernur juga menegaskan komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menyatakan daerahnya siap menjadi salah satu lumbung pangan strategis sebagaimana mandat pemerintah pusat.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menegaskan dukungan kementeriannya terhadap langkah-langkah strategis daerah, termasuk usulan pemanfaatan DBH-DR untuk mendukung infrastruktur yang berkaitan langsung dengan perlindungan ekosistem.
“Kami menyambut baik sinergi ini. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni yang hadir didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng turut didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Juni Gultom, serta Kepala BKAD Safiri. (*/rls/tim/red)
Sumber MMC KALTENG
