LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Bagi sebagian warga di pedalaman Kalimantan Tengah, internet masih terasa seperti “barang kota”—dekat dalam cerita, tapi jauh dalam kenyataan. Sinyal hilang, akses terbatas, dan layanan publik yang belum sepenuhnya tersentuh digital masih jadi keseharian.
Situasi itulah yang ingin diubah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada 2026, Pemprov Kalteng mulai menggeser fokus: bukan lagi sekadar menghubungkan kantor desa, melainkan menghadirkan internet langsung ke titik-titik yang benar-benar digunakan masyarakat. Ada 2.080 fasilitas publik yang jadi sasaran—mulai dari Pustu, SD hingga SMP.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyebut pendekatan ini sebagai langkah “membumikan internet”.
“Kalau hanya kantor desa yang tersambung, dampaknya terbatas. Kita ingin internet itu hadir di tempat warga beraktivitas—di sekolah, di layanan kesehatan—agar benar-benar terasa manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Rangga, tantangan utama bukan lagi sekadar membangun jaringan, tetapi memastikan akses itu hidup dan digunakan. Sebab di lapangan, masih banyak fasilitas umum yang belum tersentuh koneksi memadai, meski desa secara administratif sudah “online”.
Di sinilah pendekatan teknologi mulai diubah. Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel atau fiber, Pemprov memilih jalur cepat: internet berbasis satelit.
“Wilayah seperti Arut Utara, Antang Kalang, Parenggean sampai Murung Raya itu punya tantangan geografis yang tidak sederhana. Kalau menunggu jaringan konvensional, waktunya bisa panjang. Dengan satelit, kita bisa lompat lebih cepat,” jelasnya.
Namun, Rangga menegaskan, proyek ini tidak ingin terjebak pada angka dan target semata. Saat ini, tim di lapangan tengah melakukan verifikasi langsung—mendatangi desa, melihat kebutuhan nyata, dan memastikan titik pemasangan tidak salah sasaran.
“Kita tidak mau sekadar pasang lalu selesai. Yang penting itu: apakah dipakai? Apakah membantu? Itu yang kami cek satu per satu,” tegasnya.
Pendekatan ini juga membuka ruang penyesuaian. Setiap desa memiliki kebutuhan berbeda—ada yang lebih butuh untuk layanan kesehatan, ada yang untuk pendidikan, bahkan ada yang mulai mengarah ke penguatan ekonomi digital.
Bagi Rangga, pemerataan internet bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi pintu masuk perubahan.
“Ketika internet hadir dan bisa diakses semua orang, maka jarak tidak lagi jadi penghalang. Anak-anak bisa belajar lebih luas, layanan kesehatan bisa lebih cepat, dan masyarakat bisa punya peluang ekonomi baru,” katanya.
Ia pun mengingatkan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga bagaimana masyarakat memanfaatkannya.
“Inilah kenapa kita pastikan dari awal—aksesnya tepat, kebutuhannya jelas, dan manfaatnya langsung dirasakan,” pungkasnya.
Jika berjalan sesuai rencana, upaya ini bukan hanya menghapus blank spot di peta jaringan, tetapi juga menghapus batas-batas lama yang selama ini memisahkan desa dari peluang besar di dunia digital. (*/rls/sgn/red)
