LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut secara menyeluruh kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ekonomi di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang terjadi pada 12 Agustus 2026.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) yang mengindikasikan kebakaran bukan disebabkan korsleting listrik. Bahkan, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kandungan bahan bakar di lokasi kejadian.
Pickrol menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan menyeluruh. Terlebih, peristiwa kebakaran itu terjadi setelah adanya kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kalimantan Tengah.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kebakaran terjadi. Pemeriksaan juga harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang ataupun jabatan pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.
“Kami meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kejadian diperiksa. Aparat harus berani bertindak dan jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegas Pickrol, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengatakan, waktu kejadian dan hasil pemeriksaan Labfor memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui proses hukum. Salah satu aspek yang perlu didalami adalah kemungkinan adanya unsur kesengajaan, termasuk dugaan upaya menghilangkan dokumen atau barang bukti yang tersimpan di dalam gedung.
Meski demikian, Pickrol menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai fakta sebelum didukung bukti dan hasil penyidikan yang sah.
“Ini memang masih dugaan dan harus dibuktikan melalui penyelidikan. Namun, aparat jangan mengabaikan kemungkinan tersebut. Telusuri dokumen apa saja yang terbakar dan apakah ada kaitannya dengan persoalan yang menjadi perhatian KPK,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyoroti perkembangan penanganan perkara, termasuk pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Sementara itu, rekaman kamera pengawas atau CCTV dilaporkan tidak dapat dimanfaatkan karena perangkat tersebut dalam kondisi mati dan ikut terbakar.
Menurut Pickrol, kondisi tersebut tidak boleh menjadi kendala bagi penyidik untuk melanjutkan pendalaman perkara. Aparat diharapkan mengembangkan penyelidikan melalui petunjuk lain, seperti akses keluar-masuk gedung, aktivitas sebelum kejadian, serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui kondisi bangunan.
Penelusuran terhadap dokumen yang terbakar juga dinilai penting untuk memastikan jenis, jumlah, serta relevansinya dengan berbagai persoalan yang sedang ditangani maupun menjadi perhatian publik.
“Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kepastian hukum. Kami dari IPJI Kalteng meminta kepolisian bekerja profesional, transparan, dan berani mengungkap fakta sebenarnya. Jika ditemukan unsur kesengajaan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
IPJI Kalteng berharap proses penyelidikan kebakaran tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Seluruh dugaan yang berkembang harus diuji berdasarkan bukti dan hasil penyidikan, sehingga penyebab kebakaran maupun kemungkinan adanya tindak pidana dapat diungkap secara objektif dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. (*/rls/red)
