LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriady Natae, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut secara menyeluruh kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ekonomi di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), yang terjadi pada 12 Agustus 2026.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) yang mengindikasikan kebakaran bukan disebabkan korsleting listrik. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan dugaan kandungan bahan bakar di lokasi kejadian yang dinilai perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik.
Supriady menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian, terutama karena peristiwa kebakaran terjadi berdekatan dengan rencana kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kalimantan Tengah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat apabila tidak diungkap secara terang melalui proses penyelidikan yang profesional dan transparan.
“Kami meminta semua pihak yang berkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kejadian wajib diperiksa. Aparat harus berani bertindak dan jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegas Supriady Natae, Jumat (14/11/2026).
Ia mengatakan, rentang waktu kejadian serta hasil pemeriksaan forensik memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui penyelidikan mendalam. Salah satu kemungkinan yang menurutnya perlu ditelusuri adalah dugaan unsur kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti atau dokumen penting yang tersimpan di dalam gedung.
“Ini memang masih dugaan dan harus dibuktikan. Namun, aparat jangan menutup mata terhadap kemungkinan adanya upaya menghilangkan barang bukti. Semua harus diungkap secara transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya Kompol Eka Palti Arie Putra Hutagaol sebelumnya menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan Labfor telah diterima penyidik. Polisi juga telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi untuk mendalami penyebab kebakaran tersebut.
Adapun rekaman kamera pengawas atau CCTV belum dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk penyelidikan karena dilaporkan dalam kondisi mati dan ikut terbakar saat peristiwa terjadi.
Menanggapi perkembangan tersebut, FKM meminta penyidik tidak hanya berpatokan pada hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan para saksi. Penelusuran juga perlu diarahkan pada dokumen yang terbakar, pihak-pihak yang memiliki akses terhadap gedung, serta seluruh aktivitas sebelum kebakaran terjadi.
Selain itu, kemungkinan adanya keterkaitan peristiwa tersebut dengan persoalan yang menjadi perhatian KPK juga dinilai perlu didalami secara objektif berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Supriady menegaskan, pengusutan kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan tidak tebang pilih. Ia berharap penyidik mampu mengungkap penyebab sebenarnya, termasuk apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
“Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kepastian hukum. Jika ditemukan unsur kesengajaan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Masyarakat menunggu keberanian aparat mengungkap fakta sebenarnya,” pungkasnya. (*/rls/red)
