Gugatan Perdata Nomor 166/Pdt.G/2026/PN PLK Jadi Sorotan, Sejumlah Aktivis Pertanyakan Proses Penanganan

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya, Kalimantan Tengah – Gugatan perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2026/PN PLK yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Palangka Raya menjadi perhatian sejumlah kalangan. Perkara yang diajukan oleh Nopitasari terhadap Tergugat I dan Tergugat II memunculkan beragam tanggapan, termasuk kritik dari aktivis dan jurnalis independen terkait proses penanganannya.

Sejumlah pihak menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam proses penanganan perkara. Namun, berbagai dugaan tersebut hingga kini belum memperoleh pembuktian di pengadilan dan masih menjadi bagian dari proses hukum yang berlaku.

Salah seorang aktivis yang juga mengaku sebagai jurnalis independen menyampaikan kritik terhadap gugatan yang diajukan oleh Jefriko Seran bersama pihak lainnya. Menurutnya, terdapat dugaan kriminalisasi hukum yang bertujuan menguasai lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Baca Juga :  Judul: Satresnarkoba Polresta Palangka Raya Ungkap 36 Kasus Narkotika Selama Semester I 2026, Sita Hampir 1 Kilogram Sabu Narasi: Palangka Raya – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya mencatat pengungkapan 36 kasus tindak pidana narkotika sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari seluruh perkara yang diungkap, polisi menetapkan 46 orang sebagai tersangka yang seluruhnya diduga berperan sebagai pengedar. Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Mapolresta Palangka Raya yang dipimpin Kepala Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, Iptu Yunita, mewakili Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi. Dalam keterangannya, Iptu Yunita menjelaskan bahwa dari total 46 tersangka, terdiri atas 41 laki-laki, empat perempuan, dan satu anak di bawah umur. Seluruh tersangka dijerat dalam perkara tindak pidana narkotika, sementara untuk tindak pidana di bidang kesehatan maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak ditemukan selama periode tersebut. Selain mengamankan para tersangka, Satresnarkoba juga menyita berbagai barang bukti, di antaranya sabu seberat 941,72 gram, ekstasi atau inex seberat 355,97 gram, serta obat keras sebanyak 605,86 gram. Sementara barang bukti berupa heroin, ganja, dan psikotropika nihil. Dari hasil penanganan perkara tersebut, kepolisian juga mengamankan barang bukti uang tunai yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Sebanyak Rp21.320.000 telah memasuki tahap penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II/HAP II), sedangkan Rp3.650.000 masih dalam proses, sehingga total uang tunai yang disita mencapai Rp24.970.000. Polresta Palangka Raya menegaskan akan terus mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penindakan terhadap jaringan pengedar sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Di sisi lain, tim lapangan mengaku menemukan dugaan kejanggalan saat melakukan penelusuran administrasi perkara. Mereka menyebut nomor registrasi perkara yang dimaksud tidak ditemukan dalam hasil pencarian pada saat pengecekan dilakukan. Klaim tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak mengenai mekanisme administrasi perkara, meski belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait.

Sorotan juga diarahkan kepada oknum pengacara maupun oknum hakim sebagaimana disebutkan oleh sejumlah narasumber. Mereka meminta agar seluruh proses persidangan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HR, yang memperkenalkan diri sebagai aktivis Kalimantan Tengah, menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan menjalankan tugas secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam memahami proses peradilan.

Pandangan serupa juga disampaikan MF yang mengaku sebagai pengamat politik. Ia menduga proses hukum dalam perkara tersebut telah direkayasa dan meminta agar seluruh dugaan yang berkembang dapat ditelusuri secara transparan oleh lembaga yang berwenang. Pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi narasumber dan belum terbukti berdasarkan putusan pengadilan.

Baca Juga :  Sengketa Kantor DPD PDI-P Kalteng, Kedua Pihak Tunjuk Kuasa Hukum 

Sejumlah aktivis turut mendesak agar lembaga penegak hukum dan pengawas peradilan melakukan pengawasan terhadap setiap dugaan pelanggaran etik maupun penyimpangan prosedur yang berpotensi terjadi selama proses persidangan berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk Jefriko Seran, belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas berbagai tudingan dan dugaan yang disampaikan oleh sejumlah narasumber. Redaksi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pihak untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*/rls/sgn/red)

 

Berita Terkait

FKM Desak APH Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kantor Gubernur Kalteng, Dugaan Unsur Kesengajaan Jadi Sorotan
IPJI Kalteng Desak Aparat Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kesra dan Ekonomi, Hasil Labfor Jadi Sorotan
Perangi Rokok Ilegal, Bea Cukai Musnahkan 2,1 Juta Batang di Kobar
Kejari Dalami Dugaan Penyimpangan Hibah KPU Palangka Raya, Hera Nugrahayu Diperiksa 6,5 Jam
Suriansyah Halim: Keadilan Harus Mudah Diakses, Proses Hukum Perlu Cepat dan Terukur
Polres Gunung Mas Musnahkan 172,6 Gram Sabu dari Dua Perkara Narkotika
DPO Kasus Pengadaan Pabrik Tepung Ikan Kobar, Ditangkap di Malang
Simpan 5 Paket Sabu di Celana Dalam, Dua Pria Diciduk Polisi di Rakumpit

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 05:42 WIB

FKM Desak APH Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kantor Gubernur Kalteng, Dugaan Unsur Kesengajaan Jadi Sorotan

Sabtu, 14 November 2026 - 05:26 WIB

IPJI Kalteng Desak Aparat Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kesra dan Ekonomi, Hasil Labfor Jadi Sorotan

Rabu, 4 November 2026 - 12:23 WIB

Perangi Rokok Ilegal, Bea Cukai Musnahkan 2,1 Juta Batang di Kobar

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:24 WIB

Kejari Dalami Dugaan Penyimpangan Hibah KPU Palangka Raya, Hera Nugrahayu Diperiksa 6,5 Jam

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Suriansyah Halim: Keadilan Harus Mudah Diakses, Proses Hukum Perlu Cepat dan Terukur

Berita Terbaru

LINTAS OLAH RAGA

Bonus Disiapkan, Bupati Kobar Minta Atlet Utamakan Perjuangan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 12:24 WIB

LINTAS OLAH RAGA

Bupati Kobar Tekankan Kekompakan dan Strategi Hadapi Porprov 2026

Sabtu, 21 Nov 2026 - 12:19 WIB