LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Gerakan Pemuda Melawan Korporasi mendatangi Kantor GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Senin (7/9/2026). Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalteng.
Aksi damai tersebut mengusung tema “Panen Sawitnya, Bungkam Saat Kalteng Terbakar”. Massa mempertanyakan sikap kelembagaan asosiasi pengusaha kelapa sawit terhadap temuan titik panas (hotspot) yang diduga berada di dalam area konsesi perkebunan kelapa sawit.
Juru Bicara Gerakan Pemuda Melawan Korporasi, Andri Mulianto, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan pemuda terhadap persoalan karhutla yang dinilai belum sepenuhnya teratasi.
“Fokus kami adalah data yang menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Kalteng masih terus terjadi. Ini bentuk keprihatinan kami sebagai pemuda,” ujar Andri.
Ia menyebut pihaknya membawa data mengenai lebih dari 10 titik api yang diduga berada di area perusahaan anggota GAPKI. Titik tersebut, kata dia, antara lain tersebar di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Gunung Mas dalam periode Januari hingga Juni 2026.
Menurut Andri, kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan kritik. Massa meminta GAPKI mengambil sikap secara kelembagaan, terutama apabila ditemukan titik panas di wilayah konsesi perusahaan anggotanya.
Jika nantinya ditemukan indikasi pelanggaran hukum, lanjut Andri, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada aparat penegak hukum. Aliansi juga berencana membawa temuan itu ke sejumlah instansi, di antaranya ATR/BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, DLH, hingga instansi terkait pelayanan perizinan.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Karena secara kelembagaan belum ada sikap tegas, kami akan mengetuk pintu instansi lain,” tegasnya.
Selain meminta pertanggungjawaban korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran, massa juga mengingatkan agar masyarakat adat dan warga lokal tidak dijadikan pihak yang disalahkan dalam persoalan karhutla.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalteng, Rawing Rambang, yang menerima massa aksi mengatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan. Namun, ia menegaskan GAPKI merupakan wadah organisasi pengusaha dan tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum terhadap perusahaan.
“Kami menerima aspirasi, tapi kami punya tupoksi. Data perusahaan yang terbakar kewenangan pemerintah. Kami ikut memadamkan, tidak diam saja,” kata Rawing.
Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk desakan agar persoalan karhutla tidak berhenti pada perdebatan mengenai sumber api, tetapi juga ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data, pengawasan konsesi, dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.(*/rls/red)
