Suriansyah Halim: Uang Negara Berasal dari Rakyat, Pengelolaannya Harus Terbuka

- Jurnalis

Sabtu, 6 Juni 2026 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi harapan besar masyarakat.

Sebagai pemilik kedaulatan anggaran melalui pajak yang mereka bayarkan, publik dinilai berhak mengetahui sejauh mana dana tersebut dikelola dan dampak nyata yang dihasilkan bagi pembangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh praktisi hukum Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim SH MH, yang menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Baca Juga :  Ngemiloh Resmi Hadir di Muara Teweh, Tawarkan Sensasi “Bebas Racik Sesukamu”

Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat.

“Uang yang dikelola negara maupun daerah itu sejatinya berasal dari rakyat. Karena itu, masyarakat berhak tahu secara jelas bagaimana perencanaannya, penggunaannya, hingga hasil yang dicapai,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Praktisi hukum yang juga Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalteng, dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LBH PHRI) Kalteng itu menambahkan, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Baca Juga :  Pangdam XXII/TB Ajak Prajurit Teladani Nilai Pengorbanan dan Keikhlasan di Momentum Idul Adha 1447 H

Lebih jauh, ia menilai bahwa era digital saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan data dan laporan anggaran secara mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semakin transparan suatu pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik. Dan kepercayaan itulah yang menjadi modal utama dalam pembangunan,” pungkasnya.(*/rls/sgn/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru