Bupati Kotim Batalkan Pengangkatan Kadisbudpar, Somasi Pengacara Adv Suriansyah Halim Berbuah Hasil

- Jurnalis

Kamis, 20 November 2025 - 13:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kotawaringin Timur – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akhirnya membatalkan pengangkatan Wim Reinardt Kalawa Benung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pembatalan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Nomor 800.1.3.3/2043/BKPSDM-MP/2025 tertanggal 19 November 2025.

 

 

Langkah ini menjadi respons atas somasi yang sebelumnya dilayangkan Advokat Suriansyah Halim selaku kuasa pelapor, yang menilai pengangkatan tersebut tidak sesuai asas pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi.

 

 

“Keputusan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberatan hukum yang kami sampaikan melalui somasi, sekaligus langkah korektif terhadap kebijakan yang sebelumnya melanggar asas pemerintahan yang baik,” ujar Suriansyah Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Baca Juga :  Satresnarkoba Polres Kotim Tangkap Pengedar Sabu, Amankan 12,56 Gram Barang Bukti

 

 

Hormati Proses Hukum

Suriansyah menyambut baik sikap Bupati Kotawaringin Timur yang dinilai menghormati proses hukum serta bersedia memperbaiki kebijakan. Ia menilai pembatalan ini membuktikan bahwa mekanisme kontrol hukum dan advokasi masyarakat dapat berjalan efektif untuk menjaga integritas aparatur sipil negara.

 

 

Menurutnya, setiap pejabat publik wajib tunduk pada aturan hukum dan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus dikoreksi.

Baca Juga :  Program SIM Go Pelosok, Satlantas Polresta Palangka Raya Hadirkan Layanan SATPAS di Kelurahan Pager 

 

 

Pesan Publik dan Peringatan bagi Pejabat Daerah

Lebih lanjut, Suriansyah menyatakan bahwa keberhasilan somasi tersebut menjadi preseden penting bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut tegaknya prinsip pemerintahan yang bersih dan sesuai hukum.

 

Ia juga mengingatkan pejabat daerah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat berimplikasi pada sanksi pidana, perdata, hingga politik.

“Kami akan terus mengawal proses hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya. (*/rls/sgn/red).

 

 

Berita Terkait

Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas
PLN ULP Pangkalan Bun : Mohon Maaf Atas Insiden Kabel Listrik Menjuntai Hingga Ada Korban Luka
Konsisten Membantu Kemajuan Pendidikan, PT.Sinarmas Terima Penghargaan di HUT ke-11 SMK Negeri 1 Kintap
Aliansi Rakyat Kalteng Sampaikan 10 Tuntutan, Gubernur Disebut Setujui Substansinya
KAHMI Kalteng Soroti Relevansi KNPI, Idealisme Pemuda Diuji Pragmatisme Politik
HUT ke-27 IPJI, DPW Kalteng Berikan Penghargaan kepada Hartany Soekarno sebagai Tokoh Jurnalis
HUT ke-27 IPJI, DPW Kalteng Gelar Donor Darah dan Bagikan Sembako untuk Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:25 WIB

Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan

Sabtu, 7 November 2026 - 07:42 WIB

Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:03 WIB

PLN ULP Pangkalan Bun : Mohon Maaf Atas Insiden Kabel Listrik Menjuntai Hingga Ada Korban Luka

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:23 WIB

Konsisten Membantu Kemajuan Pendidikan, PT.Sinarmas Terima Penghargaan di HUT ke-11 SMK Negeri 1 Kintap

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:04 WIB

Aliansi Rakyat Kalteng Sampaikan 10 Tuntutan, Gubernur Disebut Setujui Substansinya

Berita Terbaru